Presiden Jokowi: Kami Serius Berantas Pencurian Ikan

Warta Ekonomi -

WE Online, Lampung - Presiden Joko Widodo mengatakan jajaran pemerintahannya sangat serius dalam mengatasi tindak pencurian ikan yang kerap dilakukan kapal asing yang menangkap ikan di kawasan perairan Republik Indonesia.

"Kami serius (memberantas pencurian ikan)," tegas Presiden di Lampung, Selasa (25/11/2014).

Presiden Jokowi mengemukakan pihaknya tegas dalam menyampaikan bahwa jangan ada lagi illegal fishing yang akan menguras sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Ia juga menuturkan rapat kabinet telah dilakukan terkait hal tersebut seperti yang telah dilakukan bersama-sama antara lain dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, serta Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal).

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama tim gabungan lintas sektor tercatat hingga bulan November 2014 berhasil dalam menangkap 35 kapal ikan yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.

"Upaya penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan terus kita lakukan melalui operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan," ucap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menurut dia, operasi pengawasan merupakan hal yang penting karena kehadiran kapal penangkap ikan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Menteri KP juga menuturkan pihaknya telah menempuh langkah tegas dalam menindak aksi illegal fishing.

"Upaya pemberantasan illegal fishing ini pun dilakukan lewat operasi pengawasan dan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut," tegasnya.

Menteri Susi menargetkan bahwa dalam enam bulan ke depan perairan Natuna bersih dari kegiatan kapal ikan asing. Sedangkan, ke-35 kapal asing yang ditangkap itu berdasarkan data awal merupakan kapal penangkap ikan yang berasal dari Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Untuk terus memantau pergerakan kapal-kapal pencuri ikan dan kapal asing yang berada di perairan Indonesia, KKP menggunakan alat pendeteksi atau sistem monitoring data (VMS) dan teknologi citra satelit radar.

Selain upaya represif, lanjut Susi, KKP akan memperbaiki manajemen perikanan dengan menerapkan pengaturan musim penangkapan ikan sehingga terciptanya kantong-kantong perlindungan menjamin kelestarian.

"Tidak kalah pentingnya adalah perbaikan regulasi dan kebijakan. Semisalnya, dari pembenahan tata kelola, peningkatan PPh kapal bertonase besar, penghapusan retribusi perizinan bagi nelayan tradisional, subsidi kredit perikanan, serta aturan di bidang penanaman modal industri perikanan nasional," tuturnya. (Ant)