Jokowi Ingin RI Jadi Poros Maritim Dunia, YPMI: Perlu Diperkuat dengan Amendemen UUD

WE Online, Jakarta - Visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia sangat diapresiasi oleh Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia (YPMI).

Ketua YPMI Nada F Soraya menilai bahwa untuk memperkuat visi dan misi tersebut maka pemerintah perlu melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 guna memasukkan kata laut di dalamnya agar Indonesia memiliki otoritas maritim.

Hal itu dikatakan Nada saat menghadiri pembukaan pameran dan konferensi maritim Marintec Indonesia 2014 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Rabu (26/11/2014).

"Jadi, kami memberi masukan kepada presiden harus mengubah UUD 1945 pasal 1, pasal 16, pasal 25, dan pasal 30. Intinya Indonesia harus dikatakan sebagai negara kepulauan dengan laut di antaranya. Dengan begitu, akan ada cantolan hukumnya yang membuat infrastruktur berjalan dengan baik," jelasnya.

Ia berharap apabila laut Indonesia sudah memiliki otoritasnya maka keinginan Presiden Jokowi untuk mengembangkan perekonomian kelautan akan semakin mudah dicapai. Selain landasan hukum, YPMI juga menilai perlu adanya badan tunggal yang akan berfungsi untuk menjalankan rencana-rencana dari kebijakan maritim yang telah disusun presiden.

"Kalau sekarang yang ada di laut ada 13 institusi apalagi bila ada tambahan Bakamla maka bisa 14. Yang mesti dipikirkan mesti ada satu institusi tunggal yang multifungsi," tegasnya.