Indonesia Harus Rebut Kembali Saham Telkomsel

Warta Ekonomi -

WE Online, Mataram - Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram M Firmasnyah menilai pemerintah Indonesia perlu merancang kembali strategi mengambil alih PT Telekomunikasi Selular (Tbk) sebagai perusahaan pelat merah yang berkuasa penuh karena merupakan sumber pemasukan negara.

"Dengan keuntungan lebih dari Rp 43 triliun per tahun, kepemilikan nasional Telkomsel akan menjadi sumber pemasukan yang menggiurkan bagi negara," katanya di Mataram, Rabu (26/11/2014).

Ada beberapa alasan, menurut dia, pemerintah harus sekuat tenaga mengambil alih saham Telkomsel secara penuh. Salah satunya adalah jumlah kepemilikan saham asing pada Telkomsel masih relatif sedikit dibandingkan Indosat yang sudah mencapai 41 persen.

Dari total 100 persen saham Telkomsel, sebesar 35 persen dikuasai Singapore Telecom (SingTel). Selebihnya dikuasai PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) yang merupakam badan usaha milik negara (BUMN).

"Jadi, menurut saya, karena kendala anggaran pemerintah prioritaskan dulu yang relatif murah. Walaupun tidak mudah bagi pemodal asing melepas Telkomsel dan Indosat," ujarnya.

Kecenderungan ke depan, kata Firmansyah, industri telekomunikasi tetap menjadi bisnis yang menggiurkan. Secara umum, perusahaan telekomunikasi diprediksi akan terus mendulang keuntungan di Tanah Air, terlebih pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dan laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

"Jadi, belasan bahkan puluhan triliun rupiah yang akan dikeluarkan pemerintah untuk mengambil alih saham Telkomsel bukanlah hal yang sia-sia," ujar Firmansyah.

Menurut dia, ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa faktor telekomunikasi berhubungan erat dengan proses pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Dengan kemajuan telekomunikasi akan mudah membangun cluster industri atau membangun entitas bisnis baru sehingga skala ekonomi menjadi luas dan efisien.

Di samping itu, proses pengawasan kemitraan dari unsur pemerintahan terbawah, yaitu desa dengan pemerintah pusat menjadi lebih mudah.

"Apalagi pemerintah telah menganggarkan dana untuk pemerintahan desa yang mencapai Rp 1,4 miliar per tahun," sebutnya.

Ia mengatakan bahwa saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang masih mahal biaya internet dan juga masih lambat kecepatannya. Oleh sebab itu, dengan penguasaan penuh oleh pemerintah ketika memberikan subsidi untuk mempermurah dan mempercepat akses internet pada masyarakat maka akan meningkatkan daya saing masyarakat di Tanah Air, khususnya dalam menghadapi persaingan global.

Hal yang paling utama juga, menurut Firmansyah, penguasaan internet oleh asing akan mengancam kebocoran informasi penting dalam negeri.

"Apalagi, ke depan Indonesia akan menghadapi pasar bebas maka strategi pemerintah sebagai kekuatan nasional dalam memenangi persaingan bisnis menjadi mudah diketahui asing," katanya. (Ant)