Galaunya Industri Hotel di Awal Kerja Kabinet Jokowi (Bagian II - Habis)

WE Online, Jakarta - Menanggapi hal serupa Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Publik Hariyadi Sukamdani mengusulkan untuk meminimalisir dampak negatif kebijakan larangan itu pihaknya mengusulkan pengubahan pola anggaran dari yang selama ini dilaksanakan.

"Pola anggaran harus diubah dari yang selama ini serapan anggaran rendah dianggap kinerja buruk. Kalau bisa sebaiknya kementerian atau lembaga manapun yang justru bisa menghemat lalu kinerja tercapai harus mendapatkan insentif, bukan sebaliknya," katanya.

Ia menilai anggapan tentang rapat dan kegiatan kedinasan di hotel sebagai pemborosan tidak sepenuhnya benar karena justru banyak gedung dan fasilitas pemerintahan yang belum memiliki fasilitas memadai untuk pertemuan dengan skala tertentu sehingga tetap memerlukan hotel untuk mengakomodasi peserta.

Harus Kreatif Menanggapi penolakan PHRI terhadap kebijakan pemerintah melarang rapat di hotel, Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengingatkan pengusaha hotel untuk kreatif.

"Hotel itu dibangun sebagai bagian dari menggerakan ekonomi dari sektor pariwisata. Tidak bertujuan menampung uang APBN, jadi salah kalau 80 persen akupansi hotel dari kegiatan pemerintahan, jadi kreatiflah cara berfikirnya," kata Menpan.

Menurut dia, larangan rapat di hotel merupakan salah satu upaya melakukan efisiensi anggaran pemerintah dan merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pemborosan nasional.

Menpan mengatakan, melakukan rapat di hotel merupakan salah kaprah, karena ada tersedia tempat yang bagus di kantor-kantor kementerian, kedinasan, pemerintah daerah yang dapat dijadikan tempat rapat.

Ia menyebutkan, pihaknya menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan tersebut, termasuk dari PHRI. Namun, kebijakan larang rapat di hotel merupakan hal prerogatif pemerintah untuk memberikan perintah kepada aparatur sipil negara untuk berdisiplin menjalankan konstitusi dan tidak perlu ada negosiasi.

Kebijakan tersebut telah mendapat restu dari DPR RI, sehingga dapat dijalankan. Terkait adanya ancaman akan ada hotel yang gulung tikar, ia yakin hal tersebut tidak akan terjadi.

"Karena tujuan dibuatnya hotel bukan untuk menampung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan di dalam fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia milik negara, anggaran dari mana DPR yang ketok palu untuk bikin aula, bikin gedung, bikin pusat pendidikan. Kami bisa dimarahi DPR kalau anggaran yang disetujui tidak digunakan dengan optimal," kata Menpan.

Menpan menambahkan, rapat di hotel bisa saja dilaksanakan, apabila di daerah tersebut tidak ada fasilitas pemerintah yang memadai untuk menampung kegiatan rapat.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, maksud pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai hal yang bagus yakni menghemat anggaran negara.

Menurut Fadli, masih ada fasilitas pemerintah yang bisa menampung rapat atau kegiatan pemerintahan.

"Saya kira gagasan itu bagus untuk bisa berhemat. Kecuali fasilitas pemerintah yang ada tidak bisa menampung, misalnya rapat dengan 200 orang, gedungnya menampung tetapi peserta akan nginap dimana. Jadi harus dipikirkan teknisnya seperti apa," kata Fadli.

Dia menambahkan, dalam menjalankan kebijakan ini pemerintah harus flesibel, semisal ada mes-mes milik pemerintah yang bisa menampung dalam pertemuan kecil dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai contoh DPR RI setiap kali ada pertemuan memanfaatkan wisma Kopo yang ada di Cisarua Puncak.

"Artinya tidak melupakan kekhawatiran PHRI, kita juga harus kreatif. Dilemanya, adalah unsur belanja negara dan belanja negara itu, termasuk masalah hotel, restoran dan lain-lain, kita harapkan kebijakan ini tidak harus saklek, tidak harus drastis," kata Fadli.

Kreatif pada akhirnya menjadi kata kunci untuk meredam kegalauan industri perhotelan yang pasti akan merasakan dampak langsung dari kebijakan itu. (Ant/Hanni Sofia Soepardi) HABIS