Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

BKPM Prioritaskan Penyelesaian Perizinan Satu Pintu

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memprioritaskan penyelesaian pengurusan izin usaha dan investasi satu pintu yang terintegrasi tanpa harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit-belit.

"Saya harus bisa menyiapkan 'one stop service' atau perizinan satu pintu, dan yang pasti perizinan akan bisa lebih cepat, lebih sederhana, transparan dan terintegrasi," kata Kepala BKPM, Franky Sibarani, pada CEO Gathering Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Jakarta, Senin malam (1/12/2014).

Franky mengatakan, hal tersebut adalah salah satu prioritas kerja dari beberapa pekerjaan rumah yang harus bisa diselesaikan dalam waktu dekat, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Selama ini yang dilihat adalah penyerahan kewenangan dari kementerian, dan itu ternyata prosesnya tidak mudah, melihat penekanan dari presiden, ini harus bisa dilaksanakan. Memang merupakan tantangan saya dan kita semua," ujar Franky.

Franky mengatakan, hampir seluruh kementerian yang ada melakukan review terhadap proses perizinan dan penyederhanaan, dan dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah tersebut dirinya meyakini proses perizinan satu pintu akan bisa segera terselesaikan.

"Itu tantangan yang harus bisa tercapai, dengan dukungan BKPM, Kementerian terkait, dan dunia usaha. Dan jika perizinan bisa lebih transparan dan sederhana, maka itu tentu bisa jangka panjang dan meningkatkan daya saing investasi kita," kata Franky.

Selain masalah perizinan tersebut, lanjut Franky, ada permasalahan soal 'bottlenecking' atau proyek-proyek investasi yang mengalami masalah, dan terkait hal tersebut pihaknya akan segera melakukan listing permasalahan, dan akan segera menyelesaikan satu per satu.

"BKPM dalam 1-2 hari ke depan akan melakukan listing semua proyek yang mengalami masalah, setelah itu kita lihat prioritas, baru selesaikan satu per satu," ujar Franky.

Selain itu, lanjut Franky, BKPM juga akan mendorong prosentase Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi 50:50 dalam lima tahun ke depan, di mana saat ini porsi untuk PMA 60 persen dan PMDN 40 persen.

"Kita perlu mendorong PMDN, untuk pelaku usaha nasional. Sekarang perbandingannya 40-60, ke depan dalam lima tahun, kita berjuang supaya bisa 50:50," tutup Franky. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: