Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gubernur Bali: Pemimpin Tidak Boleh Feodal

Warta Ekonomi -

WE Online, Denpasar - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan para kepala desa di daerahnya untuk menjauhkan diri dari sikap feodal yang dapat membuat mereka lupa akan upaya mengatasi persoalan warga miskin di desa bersangkutan.

"Kantor kepala desa di sana bagus sekali, kalau bisa jangan feodal. Para pejabat harus rela kantornya lebih jelek dari rumah rakyat itu baru benar," kata Pastika dalam acara simakrama (temu wicara) dengan masyarakat di Wantilan DPRD Bali, di Denpasar, Sabtu (6/12/2014).

Pernyataan itu dikemukakannya menanggapi permintaan dari Perbekel (kepala desa) Bengkala, Kabupaten Buleleng, Made Arsana yang menginginkan supaya ada uluran tangan dari pemerintah untuk membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan di desanya.

Mantan Kapolda Bali itu menyayangkan karena dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke desa di kabupaten paling utara Pulau Bali tersebut mendapati gedung kepala desa di sana lumayan bagus padahal masih banyak terdapat rumah tangga miskin.

"Jadi semestinya jangan kantornya diperbaiki segala macam, tetapi rakyatnya dibiarkan miskin, itu sikap feodal. Pejabat itu justru pelayan rakyat, mental priyayi sudah harus dibuang," ujarnya.

Meskipun menyatakan sempat kesal dengan realita itu, lanjut dia, Pemprov Bali akan berusaha membantu mengatasi persoalan kemiskinan di sana. Termasuk meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk mengkaji apakah di sana diperlukan pembuatan semacam bendungan atau embung untuk menyimpan air.

Pastika berangan-angan di sana suatu saat dapat dibuat semacam danau untuk menyimpan air pada musim hujan dengan di sekitarnya dilengkapi fasilitas olahraga seperti halnya di Hanoi.

Sementara itu, Perbekel Desa Bengkala, Buleleng, Made Arsana menyampaikan kepada gubernur bahwa warganya kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena pada musim penghujan warnanya keruh sedangkan pada musim kemarau debitnya turun.

Warga di desa itu juga belum semuanya dialiri listrik karena sekitar 600 KK dari total 877 KK yang menikmati aliran listrik. Sedangkan persoalan lainnya dari 163 rumah tangga miskin (RTM) di daerah itu, sebanyak 43 RTM diantaranya terpaksa harus menempati rumah tidak layak huni.

Diakuinya memang Pemprov Bali pada 2012 sudah sempat memberikan bantuan program bedah rumah untuk empat RTM, sehingga masih terdapat 39 KK lagi yang memerlukan bantuan bedah rumah. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: