Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Indonesia Menuju Era Internet Generasi Keempat (Bagian III-Habis)

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Dalam beberapa waktu terakhir internet lambat menjadi isu yang paling banyak diperbincangkan pada sektor komunikasi dan informatika di Tanah Air.

Kondisi itulah yang kemudian menjadi salah satu fokus kerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam lima tahun ke depan. Menkominfo memiliki segudang pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan termasuk di dalamnya soal pengembangan internet cepat melalui jaringan pita lebar.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto Santosa menyatakan jaringan fixed broadband atau jaringan pita lebar tetap adalah keniscayaan yang harus dibangun di Indonesia. Menurut dia, pengembangan pita lebar nasional merupakan salah satu strategi terbaik dalam meningkatkan daya saing bangsa dan kualitas hidup masyarakat di Tanah Air.

Setyanto berpendapat bahwa dengan pembangunan infrastruktur bidang TI ini transformasi ekonomi Indonesia akan dipercepat dan juga daya saing Indonesia akan meningkat. Bahkan, ia mengutip data dari Bank Dunia, penambahan 10 persen pita lebar mampu memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38 persen di negara berkembang serta meningkatkan 1,5 persen produktivitas tenaga kerja dalam lima tahun menurut Booz & Company.

Sementara itu, menurut Katz peningkatan 1 persen penetrasi pita lebar rumah tangga mampu mengurangi pertumbuhan pengangguran sebesar 8,6 persen. Pita lebar didefinisikan sebagai infrastruktur untuk fungsi akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung dan memiliki kemampuan mengirim dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile).

"Salah satu infrastruktur yang sering kali luput dari perhatian adalah infrastruktur dalam bidang teknologi informasi, yaitu pita lebar atau broadband. Infrastruktur ini sama pentingnya seperti infrastruktur lainnya dalam hal pembangunan," kata mantan Direktur Utama PT Telkom itu.

Ia juga berharap pemerintah ke depan memiliki keberpihakan pada sektor TIK bahkan harus "melek" TIK agar bisa menata sektor TIK menjadi infrastruktur ekonomi yang menyejahterakan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini infrastruktur pita lebar akses tetap baru mencapai 15 persen rumah tangga, 30 persen gedung, dan lima persen populasi serta 12 persen populasi untuk pita lebar akses bergerak.

Pada 2019 ditargetkan dapat mencakup 71 persen rumah tangga, 100 persen gedung, 30 persen populasi, dan 100 persen populasi untuk infrastruktur pita lebar di perkotaan. Untuk perdesaaan, ditargetkan mampu mencakup 49 persen rumah tangga dan enam persen populasi serta 52 persen populasi untuk pita lebar bergerak.

Setyanto yang juga mantan Komisaris PT Indosat itu ingin agar pemerintah menyadari bahwa setidaknya ada tiga pekerjaan rumah yang harus dirampungkan, yakni dalam hal peningkatan kualitas informasi, menjamin kelancaran arus informasi, dan mendorong arus informasi untuk kepentingan produktif.

"Misalnya konsep e-government itu adalah produk, sementara sarana untuk ke arah sana kan harus bagus. Jadi, kita harus segara menata dan membangun infrastruktur TIK," katanya.

Menurut dia, persoalannya lebih terletak pada kemauan pemerintah untuk memulai proyek tersebut mengingat segala hambatan hampir pasti ada jalan keluarnya.

Direktur Eksektif Indonesia ICT Institut Heru Sutadi menyoroti PR Menkominfo terkait seputar pemblokiran website pornografi di mana Rudiantara memiliki komitmen untuk tetap memblokir seluruh website tersebut dan mengatakan over my dead body untuk hal-hal yang berbau pornografi di internet.

Hal ini dikarenakan literacy atau kepintaran masyarakat Indonesia yang dinilainya belum siap mengonsumsi hal itu. Masalah pembajakan adalah persoalan lain yang menjadi salah satu pertimbangan pemblokiran komik manga online dan website streaming anime di mana banyak website yang menyiarkan konten asal Jepang tersebut secara tidak legal.

Menurut Heru, Menkominfo harus mampu menyinergikan kemampuannya dengan birokasi di lingkungan pemerintahan. "Birokrasi itu lebih seringnya unik dan tentu secara profesional ini harus bisa diatasi sesegera mungkin," katanya.

Menurut dia, sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Rudiantara sebagai Menkominfo yang baru di antaranya komitmen Indonesia untuk menghubungkan separuh penduduk Indonesia dengan internet, menyelesaikan jaringan pita lebar di semua desa di tanah air, dan sertifikasi SDM telekomunikasi untuk mengantisipasi MEA.

Dan walau Indonesia merupakan pasar terbesar bagi sejumlah perusahaan IT di Asia Tenggara, kebanyakan dari mereka tetap lebih memilih negara Singapura sebagai kantor pusatnya, contohnya seperti perusahaan internet Zalora, toko online Lazada, dan Yahoo. Ini dikarenakan adanya sejumlah hal seperti insentif pemotongan pajak yang lebih menarik serta peraturan yang lebih jelas di negara tersebut.

Lalu ada juga masalah seputar perusahaan global yang meraup uang dari penjualan barang virtual di Indonesia, namun tidak perlu membayar pajak di Indonesia. Ada juga persoalan kewajiban penempatan data center bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia yang dinilai masih belum konsisten.

Di saat pemain lokal diharuskan membayar pajak dan menggunakan data center lokal, para pemain asing tidak perlu melakukan hal yang sama di negara Indonesia. Era baru bagi sektor TIK di Indonesia tidak melulu mendatangkan manfaat nyata, namun pasti diiringi batu ujian yang membuat buah perjuangan menjadi lebih manis. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: