Ahok: PNS yang Dicopot, Dipersilakan Gabung ke FPI

WE Online, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji akan melakukan rotasi PNS besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tak tanggung-tanggung pria yang akrab disapa Ahok itu mau merotasi sebanyak 2.000-an pegawai negeri sipil (PNS) mulai dari pegawai eselon II, III, dan IV.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun siap jika dirinya mendapatkan tambahan "musuh" baru atas kebijakan yang dinilainya tidak populis itu. Menurutnya, rotasi PNS ini dilakukan untuk membersihkan PNS yang bertindak korup dan suka bermain-main dengan anggaran. Ia berpesan bagi PNS yang nantinya menjadi "korban" kebijakannya itu maka dipersilakan PNS itu bergabung dengan Front Pembela Islam (FPI) Baca juga: FPI Lantik Gubernur DKI Tandingan.

"Kalau ada yang sakit hati, silakan gabung ikut orang-orang yang demo. Misalkan, kan kayak FPI. Mereka kan kurang orang, gabung saja," kata Ahok di sela acara talkshow bertajuk Strategi Tata Kelola Anggaran Efektif di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Ahok menerangkan bahwa selama ini Pemprov DKI hanya menerapkan sistem berjenjang bagi PNS di mana seorang pegawai baru bisa naik jabatan jika direkomendasikan oleh atasannya atau dinasnya. Akibat sistem ini, lanjut dia, pegawai yang cakap tidak mendapat posisi yang seharusnya. Justru, pegawai yang korup dan malas-malasan mendapatkan posisi yang strategis akibat penerapan model birokrasi itu.

Dengan merujuk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka sistem pencopotan dan perekruitan pegawai saat ini berada di tangan kepala daerah. Oleh karenanya, Ahok mengaku percaya diri untuk mencopot PNS yang korup dan malas dalam bekerja sebab telah mendapatkan legitimatisi untuk tegas menerapkan kebijakan itu.

"Undang-Undang ASN mengatakan pencopotan jabatan eselon merupakan hak prerogatif kepala daerah," tandasnya.