BI: Kesenjangan Ekonomi di Kepri Makin Lebar

Warta Ekonomi -

WE Online, Batam - Bank Indonesia menilai kesenjangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau makin melebar, berdasarkan angka Gini Rasio yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir serta kontribusi pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten kota di Kepri.

"Kesenjangan ekonomi yang makin melebar di Kepri tercermin dari angka Gini Rasio yang terus membesar. Gini Rasio adalah ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat," kata Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Kepri Gusti Raizal Eka Putra di Batam, Minggu (14/12/2014).

Berdasarkan data BI, angka Gini Rasio terus meningkat dari 0,30 pada 2007, menjadi 0,36 pada 2012. BI juga mencatat kontribusi Batam terhadap perekonomian di Kepri mencapai 73 persen, sedang 27 persen sisanya terbadi di enam kabupaten kota lainnya.

"Meskipun pertumbuhan ekonomi Kepri secara umum lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional, namun pemerataan perekonomian belum dirasakan di seluruh kota dan kabupaten," kata dia.

Batam sebagai motor ekonomi di Kepri dianggap belum memberikan pengaruh dan dampak signifikan pada daerah sekitarnya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, BI menilai mesin ekonomi Kepri harus didorong untuk digerakkan oleh sektor-sektor produktif.

Dalam pemetaan yang dilakukan, BI menyimpulkan beberapa potensi dan keunggulan daerah yang harus dimanfaatkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, di antara lain bidang pariwisata di Bintan, Natuna dan Anambas, potensi perikanan di semua kabupaten kota dan potensi industri di Tanjungpinang, Karimun dan Lingga. "Beberapa potensi itu telah dikelola dengan baik, namun belum dikembangkan secara nasional," kata Gusti.

BI menyimpulkan beberapa hambatan pengembangan potensi Kepri antara lain masalah infrastruktur, konektivitas, sistem birokrasi serta kreativitas dan inovasi yang minim.

Gubernur Kepri Muhammad Sani mengatakan pihaknya terus berupaya untuk meratakan pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten kota di Kepri. Gubernur menilai konektivitas menjadi salah satu pemicu ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi. Apalagi Kepri adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari lebih 1.000 pulau. "Makanya kami terus menggesa pembangunan pelabuhan," kata dia.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepri Sirajudin Nur juga menganggap ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin di Kepri semakin lebar. Ia menganggap pertumbuhan industri pariwisata belum mampu memberikan efek ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar.

"Ke depan kami harapkan pelaku industri pariwisata dapat mencari celah agar melibatkan masyarakat sekitar," kata dia. (Ant)