Pemerintah Diminta Lakukan Seleksi Terbuka Dirut PLN

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pemerintah diminta melakukan proses seleksi secara terbuka dan melibatkan DPR dalam memilih direktur utama (dirut) PT PLN (Persero) agar publik mengetahui kualitas dan kebijakan yang akan diambil terhadap PLN di masa depan.

"Kami tidak ingin pemerintah asal pilih orang, apalagi jika orang tersebut berasal dari luar PLN yang tidak memahami kondisi PLN. Karena itu sebaiknya terbuka dan melibatkan DPR. Jika, tidak, kami akan menolak," kata pengamat kelistrikan yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Pensiunan PLN (FK4P) Okky Setiawan dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (22/12/2014).

Menurut dia, sebagai BUMN kelistrikan, PLN berada di bawah tiga kementerian yakni Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan. "Peran PLN strategis sebagai satu-satunya perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pasokan listrik di Indonesia, maka pemerintah tak bisa sembarang menempatkan orang sebagai dirut," katanya.

Menurut dia, tantangan sektor ketenagalistrikan sangat berat karena pada 2015, Indonesia menghadapi ancaman krisis listrik karena kurangnya pasokan dan tidak mampu memenuhi permintaan listrik yang terus bertumbuh.

Okky juga menyebut, dirinya mendapat informasi bahwa pemerintah sudah menyiapkan dirut PLN yang berasal dari kalangan perbankan.

"Saya khawatir nantinya PLN ini akan 'dijual' ke pihak luar, dengan alasan untuk menyehatkan keuangan PLN yang selama ini dinilai terus merugi. Kalau ini terjadi, saya mewakili jutaan pelanggan akan melakukan demo besar-besaran," kata Okky.

Sebenarnya, kata Okky, untuk mengejar ketinggalan pembangunan pembangkit yang selama ini jalan di tempat, pemerintah hanya perlu merealisasikan rencana penawaran saham perdana ke publilk (IPO) anak perusahaan PLN yakni Indonesia Power yang terus tertunda.

Sementara itu, untuk mengisi posisi dirut PLN, tambah Okky, di kalangan internal PLN banyak tenaga muda dan mumpuni, selain kalangan senior yang merupakan mantan pejabat PLN. "Jadi, tidak perlu pemerintah mengambil dari eksternal," katanya.

Tantangan utama dirut baru PLN, tambahnya, pertama-tama adalah mengidentifikasi struktur pelanggan dalam 5-10 tahun ke depan, berapa jumlah pelanggan rumah tangga, industri, dan komersial. Dengan demikian, kata Okky, PLN bisa menempatkan kebijakan tarif, pembangunan pembangkit, sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan Kementerian BUMN Dwijanti Tjahjaningsih mengatakan, direksi PLN sudah habis masa jabatannya per tanggal 23 Desember 2014. (Ant)