Kalau Tidak 'Reshuffle' Menteri Rapor Merah, Jokowi yang Di-'reshuffle'

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pengamat politik Universitas Paramadina Herdi Sahrasad meminta Presiden Joko Widodo tidak ragu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada enam bulan pertama pemerintahannya, jika para menterinya belum menunjukkan kinerja yang baik.

"Beri waktu enam bulan bagi menteri, kalau masih memiliki rapor merah maka Jokowi harus berani melakukan reshuffle. Karena kalau tidak Jokowi yang akan di-reshuffle rakyat," kata Herdi dalam diskusi bertema Pemerintahan Jokowi: Masalah dan Tantangannya yang diselenggarakan Pokja Petisi 50 di Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Menurut Herdi, sejauh ini para menteri Jokowi yang bekerja di bidang perekonomian tidak kredibel. Tim ekonomi kabinet Jokowi dipandang sering memberikan pernyataan berbenturan dan tumpang tindih yang bisa memberikan sinyal negatif kepada pasar.

"Contohnya dengan menaikkan harga BBM, akhirnya Jokowi terperangkap dalam neoliberalisme. Kantong-kantong wilayah pendukung Jokowi kecewa namun tidak berdaya," ujar dia.

Ia mengatakan bahwa kenaikan BBM dan gas memang menambah uang negara, namun faktanya tidak mampu menguatkan rupiah.

"Karena utang swasta sekitar Rp1.300 triliun dan utang negara lebih dari Rp2.000 triliun, itu sangat menekan rupiah, karena utangnya dalam bentuk dollar," kata dia.

Menurut dia, sejak jatuhnya rezim Soeharto hanya rezim almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur yang bisa secara signifikan mengurangi utang negara. Sedangkan rezim Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun pemerintahannya dinilai menambah utang negara semakin banyak.

"Gusdur punya kelemahan, tapi perekonomian di era dia adalah yang terbaik, karena di kabinetnya ada tim ekonomi yang kompeten yang dipimpin Rizal Ramli. Bukan saya puji Rizal Ramli, tapi pada era Gusdur, utang berhasil direm, belanja tidak berguna dipangkas," kata dia.

Oleh karena itu ia meminta Jokowi agar tidak ragu melakukan reshuffle kabinet, khususnya dalam tim ekonomi. Ia menegaskan, 100 hari masa pemerintahan Jokowi dapat dijadikan momentum penilaian terhadap menteri di kabinetnya. Jika terbukti tidak mampu bekerja dengan baik, maka menteri bersangkutan dapat diberikan waktu memperbaiki diri hingga enam bulan masa pemerintahan Jokowi.

"Setelah itu kalau masih jelek, maka lakukan reshuffle. Jokowi butuh tim yang baik," kata dia. (Ant)