Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ketimpangan Ekonomi Nasional Sangat Besar

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, ketimpangan dalam pendapatan perekonomian di tingkat nasional sangat besar sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh guna mengatasi permasalahan tersebut.

"Sektor ekonomi nasional mengalami ketimpangan antara si kaya dan si miskin yang sangat besar," kata Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (24/12/2014.

Zulkifli memaparkan, 4 persen warga Indonesia menguasai 95 persen potensi perekonomian yang ada, sementara 96 persen warga hanya menguasai 5 persen potensi ekonomi yang tersisa. Sebagaimana diberitakan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan ketimpangan yang terus mengemuka di Tanah Air serta tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan terjadi akibat ketiadaan akses lahan kepada petani kecil.

"Kemiskinan pedesaan sebagai konsekuensi dari ketiadaan akses atas tanah pertanian dan pesatnya laju konversi kepemilikan dan tata guna lahan," kata Sekretaris Jenderal KPA Iwan Nurdin dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Selain itu, ujar dia, minimnya akses juga mengakibatkan semakin tingginya ketimpangan yang selama ini tidak diatasi dengan baik oleh pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengingatkan bahwa pada 2005, saat SBY baru saja dilantik sebagai Presiden, indeks gini (rasio pengukur ketimpangan) adalah 0,34, tetapi indeks gini pada 2013 telah mencapai 0,41.

"Yang paling banyak mengalami dampak ketimpangan adalah orang-orang yang tinggal di pedesaan yang berprofesi sebagai petani," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan ketimpangan pendapatan yang berdampak kepada semakin melebarnya tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dapat segera diatasi.

"Arab Spring (gerakan reformasi di negara-negara Arab beberapa tahun terakhir ini) meledak pada gini ratio (indeks pengukur tingkat ketimpangan) 0,45, sedangkan 'gini ratio' kita 0,4," kata Wapres di Jakarta, Senin (8/12/2014).

Untuk itu, ujar Jusuf Kalla, pemerintahan saat ini berupaya untuk membangun perekonomian rakyat kecil. Hal itu, ucap dia, dilaksanakan antara lain dengan membangun perumahan rakyat dan memberikan dukungan besar kepada sektor UMKM serta bagi para petani dan nelayan tradisional.

Ia mengingatkan bila "lampu kuning" terkait dengan ketimpangan tersebut tidak segera diatasi, maka dicemaskan fenomena seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah. "Lihat yang terjadi pada Mesir dan Libya," tukasnya. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: