WE Online, Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk mengaku membutuhkan waktu setidaknya enam bulan untuk melakukan penerbitan saham baru (rights issue), di mana sebagian besar saham baru tersebut akan diserap pemerintah.
"Minimal butuh waktu enam bulan. Jika semester I sepertinya terlalu 'mepet'. Bisa Juli atau Agustus," kata Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Pemerintah, menurut Budi, berencana untuk melakukan injeksi modal kepada Mandiri melalui skema "rights issue" sebesar Rp5,6 triliun hingga Rp5,9 triliun.
"Kami mengikuti pemerintah ya, jadi pemerintah yang udah bicara ke kita ya ancer-ancernya Rp5,6 triliun sampai Rp5,9 triliun," ujarnya.
Adapun saham pemerintah di emiten berkode BMRI itu sebesar 60 persen. Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara berencana untuk menguatkan permodalan BUMN sektor perbankan dengan mengurangi jumlah setoran dividen dan penyertaan modal negara (PMN).
Menteri BUMN Rini Soemarno pada 7 Januari mengatakan setoran dividen bank-bank pemerintah pada Rancangan APBN-Perubahan 2015 akan dipangkas sekitar 10 persen dari target semula. Penurunan setoran dividen itu demi ekspansi usaha perusahaan, salah satunya untuk meningkatkan kontribusi ke pembiayaan infrastruktur.
"Kami menyetujui itu, namun masing-masing bank berbeda antara Bank BRI, Mandiri, BNI, maupun BTN, saya tidak ingat detailnya," ujarnya.
Hal itu juga didorong kebutuhan perbankan untuk menaikan rasio kecukupan modal BUMN perbankan. Adapun posisi rasio kecukupan modal inti (capital adequancy ratio/CAR) BUMN perbankan hingga November 2014 adalah Bank Mandiri sebesar 16 persen, BRI 18 persen, BNI 16 persen serta BTN 14 persen. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
