Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jebakan Politik yang Bisa Dihindari Jokowi (Bagian I)

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kasus demi kasus politik mulai menjadi perangkap alias jebakan bagi Jokowi dalam menjalankan peran politiknya sebagai Presiden.

Kasus pertama adalah pemilihan Jaksa Agung Prasetyo oleh Presiden tanpa melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus kedua, penunjukkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, yang juga tanpa minta pertimbangan lebih dulu pada KPK.

Dua kasus itu mengingkari akal sehat Jokowi yang lugas, terbuka dan menjauhi pengambilan politik demi kepentingan pribadi. Namun, berpolitik tampaknya tidak selempang berpikir lugas, bersikap terbuka dan bebas dari kepentingan, dalam hal ini, kelompok atau partai politik.

Publik dengan mudah dapat membaca bahwa jika Jokowi berkuasa dalam ruang hampa, dia pasti akan dengan mudahnya meminta KPK, bahkan Komnas Hak Asasi Manusia, untuk memberikan masukan padanya setiap dia hendak memilih pejabat publik.

Tapi kenapa untuk posisi sepenting Jaksa Agung dan Kapolri, Jokowi tak melanjutkan adatnya dia lakukan saat hendak mengangkat menteri-menterinya? Jawab atas pertanyaan itu juga mudah diberikan: karena adu tarik ulur kekuatan internal kekuasaan di lingkaran Jokowilah yang menjadi penghalang Jokowi untuk berlaku lugas, terbuka dan demokratis.

Rupanya para elite parpol di lingkaran Jokowi melupakan komitmen untuk tidak merecoki sang Presiden dalam mengangkat orang-orang yang dipercaya untuk menjadi pejabat publik.

Pada kasus pertama Jokowi lolos dari jebakan politik yang menghadangnya. Kini, di kasus kedua, Jokowi dihadapkan pada situasi sejenis simalakama. Calon Kapolri yang dia usulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat mendapat persetujuan sementara KPK memberikan predikat tersangka korupsi pada Budi Gunawan.

Presiden Jokowi mulai diuji kepiawaiannya sebagai politisi maupun sebagai negarawan dalam menghadapi dilema terkait Budi Gunawan itu. Tampaknya, dilema ini bukan sesuatu yang terlampau berat karena solusi untuk mengatasinya begitu beragam dan para pecinta dan pendukung Jokowi sekaligus penjaga demokrasi Indonesia sudah mengeluarkan nasihat-nasihatnya.

Para relawan yang berjasa membawa Jokowi ke kursi kepresidenan juga bersuara. Mereka meminta Jokowi menarik saja penunjukkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Suara kalangan cendekiawan independen yang tak berminat untuk diberi kekuasaan oleh Jokowi juga menyatakan hal serupa.

Ambil saja pernyataan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif yang mengatakan Presiden harus mendengar aspirasi publik yang menolak penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Jokowi tak perlu memaksakan diri untuk menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Tentu saja, Jokowi tidak dengan mudah menerima dan menuruti nasihat relawan dan cendekiawan. Sebab, yang dihadapi Jokowi secara fisik sehari-hari bukanlah para relawan atau cendekiawan yang tak berkepentingan dengan kekuasaan itu. Jokowi sehari-hari berhadapn dengan politisi yang sarat kepentingan politiknya.(Ant) BERSAMBUNG

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: