ASPEK: Serikat Pekerja Siap Berunding dengan Pemerintah

WE Online, Jakarta - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan siap untuk duduk satu meja dengan seluruh pihak untuk mendiskusikan berbagai solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan.

"Berbagai persoalan ketenagakerjaan yang saat ini masih menjadi ganjalan antara pihak pekerja dan pengusaha, harus bisa difasilitasi penyelesaiannya oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan," kata Mirah Sumirat melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Mirah meminta kejujuran dan kepekaan dari Kementeriaan Ketenagakerjaan hingga ke dinas di provinsi dan kebupaten/kota, dalam mencari solusi yang terbaik bagi pekerja di Indonesia. "Tugas pokok instansi tersebut adalah memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja untuk mendapatkan hidup layak dan jaminan kerja yang berkeadilan, termasuk hak kebebasan berserikat," tuturnya.

Menurut Mirah, Menteri Ketenagakerjaan harus memprioritaskan berbagai kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan pekerja untuk menjamin penghidupan yang layak. Kebijakan yang dimaksud adalah mengenai kebutuhan hidup layak (KHL), penangguhan upah, tenaga alih daya atau "outsourcing".

ASPEK Indonesia menuntut pemerintah untuk merevisi Peraturan Menakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang KHL dengan menambah komponen menjadi 84 butir dari sebelumnya hanya 60 butir. "Faktanya, 60 butir komponen KHL yang ada masih belum memperhitungkan berbagai kebutuhan hidup pekerja," ujarnya.

ASPEK Indonesia juga meminta Peraturan Menakertrans Nomor 231 Tahun 2004 tentang Kebijakan Penangguhan Upah dicabut. Berdasarkan pengalaman, peraturan tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk tidak membayarkan upah minimum sesuai ketentuan.

"Banyak perusahaan yang sebetulnya mampu, tetapi masih membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Pengawasan di instansi ketenagakerjaan masih lemah sehingga banyak kejahatan yang tidak terselesaikan sebagaimana mestinya," katanya. (Ant)