Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

'Penentuan Pejabat Publik Berlandaskan Nilai Transaksional'

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Sosiolog Universitas Nasional Nia Elvina menilai polemik pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri menumbuhkan kesan dalam masyarakat bahwa sistem yang dibangun pemerintahan sekarang dalam menentukan pejabat publik lebih berlandaskan pada nilai transaksional.

"Atau politik balas budi yang dominan basis materialnya adalah uang," kata Nia di Jakarta, Sabtu (24/1/2015) malam.

Memberikan ulasan mengenai polemik KPK-PDIP/pemerintah mengenai kasus Budi Gunawan, dirinya melihat kondisi itu sangat memprihatinkan.

"Energi para elit kita seharusnya didedikasikan seoptimal mungkin untuk bagaimana mewujudkan cita-cita bangsa ini, yakni keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, ini malah terperangkap dengan polemik yang kurang berdasar," kata anggota kelompok peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia itu.

Menurut dia dengan adanya polemik tersebut -- terutama argumentasi yang dikemukakan oleh petinggi PDIP-- hanya akan dimaknai oleh masyarakat luas sebagai keberpihakan PDIP kepada para koruptor dan ketidakmampuan pemerintahan sekarang untuk memilih para putra terbaik bangsa dan tentunya mempunyai moralitas yang tinggi untuk menduduki jabatan publik.

"Saya kira PDIP harus segera menghentikan polemik ini, bagaimana pun realitas yang berkembang adalah lembaga di Indonesia yang paling banyak mendapatkan dukungan masyarakat Indonesia adalah KPK," katanya.

Nia Elvina mengatakan PDIP harus memikirkan secara matang akan konsekuensi politik jika ingin berpolemik dengan institusi yang disegani dan bisa memberikan harapan kepada masyarakat bahwa kehidupan ke depan bisa lebih baik.

"Atau dengan kata lain korupsi bisa diminimalisasi," kata Sekretraris Program Sosiologi Universitas Nasional (Unas) itu.

Terlebih, kata dia, masyarakat sudah menyadari dampak dari korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: