Kiara akan Ingatkan Pemerintah Soal Kewajiban Lindungi Nelayan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menggelar perhelatan Temu Akbar Nelayan Indonesia Tahun 2015 dengan tema "Menghadirkan Negara untuk Melindungi dan Menyejahterakan Nelayan" yang saat ini masih banyak yang belum sejahtera.

"Temu Akbar Nelayan Indonesia 2015 menjadi momentum Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja untuk berdialog dengan masyarakat pesisir lintas profesi nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya dan pelestari ekosistem pesisir," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim, Minggu (25/1/2015).

Menurut Abdul Halim, dari dialog inilah diharapkan timbul kesepahaman bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat pelaku perikanan skala kecil. Apalagi, Sekjen Kiara juga mengingatkan bahwa salah satu tujuan pemerintahan Presiden Jokowi adalah ingin memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok Tanah Air guna merasakan pelayanan pemerintahan.

Pertemuan yang rencananya digelar di Jakarta, 26-28 Januari ini juga bertujuan memfasilitasi pertukaran pengalaman perjuangan pemenuhan hak-hak konstitusional antar-peserta antara lain dengan menjembatani dialog masyarakat pesisir dengan pemerintah.

Menurut Abdul Halim, Temu Akbar Nelayan Indonesia 2015 itu juga akan menghasilkan rekomendasi dua tahunan yang harus ditindaklanjuti oleh peserta dan pemerintah. Rencananya, perhelatan akbar itu digelar dalam rangkaian kegiatan, seperti pembukaan, testimoni, musik akustik dan Kenduri Laut pada tanggal 26 Januari 2015.

Selanjutnya, orasi dan dialog kebangsaan, serta diskusi lima isu tematik (perikanan tangkap, perikanan budidaya, perempuan nelayan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir) di Gedung Joeang, Jakarta, pada 27 Januari 2015.

"Diakhiri dengan dialog dengan pemerintah, pengumuman penghargaan, pemutaran perdana film 'Mangrove untuk Kehidupan' dan malam budaya bahari di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, pada tanggal 28 Januari 2015," ucapnya.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengambil berbagai langkah yang dapat menekan biaya produksi melaut guna meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Untuk menekan biaya produksi, KNTI meminta pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna menjaga harga pakan, harga jaring ikan, dan harga BBM agar tidak merugikan nelayan maupun pembudidaya ikan skala kecil," kata Ketua Dewan Pembina KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Selain itu, menurut Riza, pemerintah didesak segera menyediakan fasilitas informasi harga ikan dan lokasi-lokasi penangkapan ikan potensial secara rutin ke kampung-kampung nelayan. (Ant)