Presiden: Tidak Ada Sentimen Tentang Kisruh Polri-KPK

WE Online, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada sentimen negatif dari masalah yang terjadi antara pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Menurut saya tidak ada, tapi tanya saja investor," kata Presiden Joko Widodo, dalam jumpa pers usai peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Selain Kepala BKPM Franky Sibarani, tampak hadir antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang ditangani baik oleh KPK maupun oleh Polri.

Saat ini KPK tengah menangani kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sehari sebelum ia menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Polri di Komisi III DPR. Sementara itu, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Jumat (23/1/2015) pagi atas dasar laporan masyarakat tentang dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi perkara yang ditangani Bambang pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010 yang digugat melalui Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan peresmian PTSP BKPM itu, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan investasi prioritas yan diharapkan masuk untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,6-5,8 persen pada 2015 dan di atas 7,0 persen pada tiga tahun mendatang.

"Sekarang ini hampir semua kabupaten-kota mengalami defisit atau kekurangan listrik sehingga investasi bidang ini mendapat prioritas, diharapkan ada kecepatan dalam memproses investor bidang ini, peluang juga diberikan kepada investor yang sudah ada," kata Presiden Joko Widodo.

Selain itu, lanjut Presiden, prioritas juga diberikan kepada investasi yang berkaitan dengan pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi atau paling tidak setengah jadi. "Prioritas juga diberikan untuk investasi terkait dengan bidang maritim," ujar Presiden Joko Widodo. (Ant)