Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

'Nelayan Pada Masa Jokowi Harusnya Lebih Untung'

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyatakan nelayan tradisional pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo seharusnya bisa lebih sejahtera dari masa pemerintahan presiden sebelumnya.

"Nelayan pada masa Jokowi-JK seharusnya lebih baik dan diuntungkan," kata Rokhmin Dahuri dalam acara Orasi Kebangsaan dan Dialog Kelautan di Gedung Joeang 45, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Menurut Rokhmin, pada zaman Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengurus nelayan hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi sekarang ada dua ditambah dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Ia juga membandingkan, anggaran KKP pada saat dirinya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan hanya sekitar Rp2 triliun per tahun, tetapi pada saat ini jumlah anggarannya lebih dari Rp10 triliun.

Rokhmin juga menyatakan bahwa maksud Presiden Jokowi pada saat ini seharusnya menjadikan sektor kelautan sebagai sumber kemakmuran bangsa. Apalagi, ujar dia, bila berbicara terkait sektor kelautan dan perikanan maka hal tersebut juga terkait dengan 11 sektor perekonomian lainnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan pengusaha perikanan dapat memberdayakan nelayan lokal sehingga tidak lagi bergantung kepada awak kapal asing yang dinilai kerap lebih ahli.

"Pengusaha maunya awak kapal asing yang sudah jadi, mengapa tidak berdayakan nelayan yang sudah ada," kata Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Untuk itu, ujar Susi, pihaknya juga bakal bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja agar ABK asal Indonesia lebih dihargai. Selama ini, lanjutnya, bila ingin gaji besar, ABK asal Indonesia kerap bekerja di kapal luar negeri seperti Korea dan melaut di laut seperti Bering. "Bila terjatuh dari kapal sudah pasti mati karena suhunya yang dingin," ucapnya.

Pemerintah melalui KKP telah menyiapkan pekerjaan alternatif bagi anak buah kapal (ABK) eks-kapal asing yang berpotensi kehilangan pekerjaannya karena kebijakan moratorium perizinan.

"Guna mengantisipasi Permen KP tentang moratorium izin kapal penangkap ikan, BPSDM KP menyiapkan berbagai jenis pelatihan mata pencaharian alternatif bagi para mantan Anak Buah Kapal (ABK) eks kapal asing tersebut. Pelatihan mata pencaharian alternatif," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KKP Suseno Sukoyono.

Menurut dia, model pelatihan seperti itu telah diterapkan guna memberikan mata pencaharian alternatif bagi nelayan pada saat nelayan mengalami paceklik ikan dikarenakan musim angin dan gelombang tinggi, sehingga mereka tidak bisa melaut untuk menangkap ikan.

Adapun jenis pelatihannya antara lain pembuatan kerajinan dari kulit kerang, pembuatan garam skala rumah tangga, pembenihan ikan air tawar, budidaya ikan lele dalam kolam terpal, budidaya ikan hias, budidaya rumput laut, budidaya cacing tanah, pembuatan pakan ikan, pembuatan makanan olahan ikan, pembuatan olahan rumput laut, perawatan dan perbaikan mesin kapal.

Di samping pelatihan teknis perikanan, BPSDM juga mengadakan pelatihan profisiensi kepelautan meliputi pelatihan sejumlah sertifikasi Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan , Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Basic Safety Training (BST) sesuai dengan standar International Maritime Organization (IMO). (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: