Kecewa, Pengusaha Sewa Ban Ancol Datangi DPRD DKI

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Sejumlah warga yang melakukan usaha penyewaan ban di pantai Ancol mendatangi Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/1/2015). Kedatangan warga kelurahan Pademangan, Jakarta Utara, ini untuk mengadukan permasalahan usahanya yang terancam diputus secara sepihak oleh PT Taman Impian Jaya Ancol.

Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B dari Fraksi PKS Nasrullah menyampaikan warga yang memiliki usaha sewa ban di pantai Ancol ini sudah turun-temurun sejak sekitar tahun 1960-an. Selain itu, para penyewa ban ini dari pihak Ancol diberikan surat pemutusan kontrak usaha yang diduga tidak resmi karena tidak bernomor dan tidak ada stempel. Saat ini karena pantai tersebut sudah dimiliki Ancol maka ditertibkan dengan adanya kontrak tahunan.

"Para pelaku usaha sewa ban ini dengan taat membayar yang ditentukan. Mereka bayar bulanan dan kini yang memberatkan adanya pungutan harian yang besarannya Rp 300ribu, terlebih dengan adanya surat yang diduga tidak resmi ini," tuturnya.

Politisi PKS asal daerah pemilihan Jakarta Barat X ini mengatakan pembayaran bulanan penyewa masuk ke kas daerah, namun pungutan harian ini yang memberatkan dan tidak jelas masuk ke mana.

"Mereka keberatan untuk pungutan harian karena usaha ban ini tidak setiap hari ramai wisatawan. Mereka juga mensinyalir ada oknum lapangan PT Ancol yang memiliki usaha. Ini yang dikritisi," imbuh Nasrullah yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.

Para warga yang memiliki usaha penyewaan ban ini tidak masalah jika ada pengusaha yang akan ikut meramaikan bisnis di pantai Ancol, namun mereka juga meminta untuk tetap dilibatkan dan terbuka. Para pelaku usaha sewa ban ini juga berjasa dalam pengembangan wisata pantai Ancol.

"Mereka warga asli di dekat pantai Ancol. Adanya mereka tidak merugikan malah menguntungkan. Kini masalahnya hanya tinggal komunikasi saja dengan pihak Ancol. Jika tidak ada solusi, Komisi B akan mengundang Dirut Ancol ke DPRD," tambahnya.