DPR: Asumsi Pertumbuhan 5,7 Persen Timbulkan 'Trust'

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai kinerja dalam bidang ekonomi pemerintahan Jokowi-JK dapat dilihat dari postur RAPBN Perubahan 2015 yang telah diusulkan kepada DPR. Menurutnya, mustahil menilai kinerja pemerintahan baru tanpa melihat postur RAPBN 2015 yang menjadi inti roda penggerak ekonomi negara. Hal itu ditegaskan oleh politisi dari Partai Golkar tersebut mengevaluasi kinerja 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-JK.

"Kerja tim ekonomi dibuktikan terealisasi dari hasil RAPBN Perubahan ini. Terlalu cepat kalau lihat 100 hari karena dari sisi ekonomi alat pemerintah untuk mengoperasikan negara dilihat dari sisi APBN-nya," kata Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Dia menambahkan bahwa berdasarkan rapat kerja (raker) yang telah dilaksanakan Komisi XI dan pemerintah kemarin. Usulan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen dalam RAPBN P 2015 yang diusulkan pemerintah dinilainya cukup memberikan kepercayaan bagi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi iklim dunia bisnis.

"Yang utama asumsi makro di dalamnya adalah menimbulkan trust di mata dunia bisnis. Angka itu make sense dengan dunia bisnis. Angka 5,7 itu cukup moderat. Mereka masih bisa menerima harapan dan kepercayaaan dan menimbulkan trust bagi dunia bisnis," imbuhnya.

Misbakhun mengamini pendapat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di raker kemarin bahwa angka pertumbuhan ekonomi pada 2015 mengalami penurunan secara baseline karena terpengaruh kondisi perekonomian global yang diperkirakan masih melambat dengan turunnya harga komoditas dunia.

Kendati demikian, Misbakhun percaya pemerintah bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi karena memiliki ruang fiskal yang akan dimanfaatkan untuk belanja infrastruktur serta perkiraan tambahan dari dampak kebijakan stimulus moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral Eropa.

Bersama Komisi XI, lanjut Misbakhun, dia akan mendukung tiap langkah pemerintah agar pertumbuhan ekonomi di tahun ini menjadi lebih baik.

"DPR memberikan dukungan penuh pada pemerintah. Tidak terkecuali untuk menggenjot sektor penerimaan pajak. Salah satunya membentuk panja, mengetahui apa yang diperlukan tentang penerimaan pajak itu. Ini bentuk dukungan parlemen ke pemerintah. Bagaimana IT, SDM diperbaiki. Nanti panja begitu bekerja, bersama-sama akan mencapai itu," tutupnya.