Janji Presiden Jokowi Ditagih Ratusan Nelayan

Warta Ekonomi -

WE Online, Pati - Unjuk rasa ratusan nelayan dari Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (28/1/2015), untuk menentang kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela dan pukat tarik, sempat memacetkan Jalur Pantura Timur.

Aksi ratusan nelayan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu, diawali dengan orasi di kompleks Alun-Alun Juwana. Banyaknya peserta unjuk rasa yang datang, akhirnya memadati badan Jalan Pantura Timur, tepatnya di perempatan Jalan Panglima Sudirman, sehingga menutup akses pengguna jalan dari arah Semarang menuju Surabaya dan mengakibatkan kemacetan jalan hingga satu kilometer.

Aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa, akhirnya mengalihkan arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Jalan Doropayung yang selama ini merupakan jalur satu arah untuk kendaraan dari arah Surabaya.

Sekitar pukul 09.30 WIB, arus lalu lintas berhenti total menyusul aksi pengunjuk rasa yang juga menutup akses pengguna jalan dari arah Surabaya maupun Semarang. Kemacetan tersebut, akhirnya bisa diurai setelah aparat kepolisian yang diterjunkan bertindak tegas dengan meminta pengunjuk rasa untuk tertib.

Ratusan pengunjuk rasa akhirnya diminta memberikan jalan bagi pengguna jalan umum dengan berkonvoi menuju Jalan Pasar Lama dan sekitar pukul 10.00 WIB, arus lalu lintas kembali lancar.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Juwana Rasmijan dalam orasinya menyesalkan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik.

"Aturan tersebut jelas sangat memberatkan karena penghasilan nelayan akan semakin berkurang," ujarnya.

Apalagi, kata dia, alat tangkap yang dilarang tersebut selama ini sudah banyak nelayan yang menggunakannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Dalam mengeluarkan kebijakan yang dinilai sepihak, kata dia, pemerintah juga tidak mengimbanginya dengan langkah sosialisasi serta solusi atas larangan tersebut.

"Jika tidak berupaya sendiri siapa yang akan menolong nasib nelayan. Mana janji pemerintahan Jokowi yang akan mengembangkan poros maritim," ujarnya.

Dukungan dalam pemilu sebelumnya, kata dia, dengan harapan akan ada perbaikan nasib nelayan, kenyataannya justru sebaliknya karena nasib nelayan semakin terpuruk dengan sejumlah kebijakan pemerintah tersebut.

Ia berharap, aturan soal pelarangan alat tangkap ikan tersebut dicabut. Apabila tidak dicabut, nelayan mengancam melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar. (Ant)