KNTI: Kebijakan KKP Jangan Rugikan Rakyat Kecil

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jangan sampai merugikan nelayan kecil yang rata-rata masih belum sejahtera.

"KNTI memberi apresiasi kepada pemerintah telah meletakkan agenda kemaritiman sebagai fokus lima tahun ke depan. Namun menyayangkan bilamana nelayan dan petambak ikan skala kecil belum dilibatkan dalam inisiasasi, implementasi, dan hingga pengawasan pembangunan kelautan," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Menurut Riza Damanik, pengabaian terhadap nelayan dan petambak berskala kecil dinilai merupakan langkah yang kontraproduktif karena partisipasi nelayan adalah kunci keberhasilan pengelolaan sektor perikanan.

Riza menegaskan, KNTI mendukung pemerintah memberantas pencurian ikan, mencabut izin bongkar-muat ikan di tengah laut ("transshipment"), melarang penggunaan alat tangkap merusak, dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dengan memilah dan memilih komoditas ikan yang boleh diperdagangkan.

Namun, ujar dia, kebijakan itu harus diikuti dengan strategi komprehensif untuk memastikan nelayan dan pembudidaya ikan kecil tidak justru dirugikan. "Pemerintah dapat intervensi pasar untuk memberikan disinsentif terhadap produk-produk perikanan yang ditangkap ataupun diperdagangkan dengan cara yang tidak adil dan merusak," katanya.

KNTI juga meminta kepada pemerintah untuk memperkuat aktivitas perikanan budidaya ikan dengan memastikan tidak terjadinya monopoli swasta dan asing dalam penyediaan faktor-faktor produksi, baik itu benur, pakan ikan dan udang.

KNTI menyerukan kepada seluruh organisasi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, untuk fokus memperkuat koperasi dan inovasi hilirisasi produk-produk perikanan guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyoroti tiga permasalahan utama yang dinilai terus menghambat nelayan tradisional guna meningkatkan tingkat kesejahteraannnya di Tanah Air.

"Masalahnya ada tiga, yang pertama adalah susah mencari BBM (bahan bakar minyak)," kata Edhy Prabowo dalam acara Orasi Kebangsaan dan Dialog Kelautan di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2015).

Politisi Partai Gerindra itu juga menyebutkan bahwa tidak hanya sukar mencari BBM, tetapi nelayan juga kerap menghadapi persoalan ada BBM tetapi tidak bisa melaut karena cuaca buruk dan ombak tinggi. Persoalan kedua, ujar dia, adalah sukarnya mendapatkan akses permodalan yang tidak hanya dihadapi para nelayan tradisional tetapi juga beragam kalangan di negeri ini.

Sedangkan persoalan ketiga adalah sukarnya mendapatkan alat tangkap yang sangat vital digunakan dalam operasionalnya di laut guna menangkap ikan.

Sebagaimana diberitakan, tingkat harga jaring penangkap ikan yang digunakan oleh nelayan tradisional dinilai merupakan yang termahal di negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. (Ant)