Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menteri Susi: Saya Taruh Harapan Besar pada Nelayan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Berbagai kebijakan kontroversial yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertujuan untuk menyiapkan Indonesia dalam menghadapi pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

"Jangan sampai MEA, Indonesia menjadi pasar dan objek saja. Indonesia harus menjadi tuan di negeri sendiri," kata Susi Pudjiastuti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Untuk itu, Susi juga menghendaki agar Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan membantu advokasi untuk kemudahan akses dan pembebasan biaya impor produk perikanan nelayan Indonesia. Menurut dia, dibutuhkan pula kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, nelayan dunia usaha, maupun masyarakat.

"Saya optimistis kita mampu merebut pangan ekspor dan memperkuat pasar dalam negeri. Harapan saya adalah sebesar-besarnya untuk nelayan kita, nelayan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sebagaimana diberitakan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyatakan nelayan tradisional pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo seharusnya bisa lebih sejahtera dari masa pemerintahan presiden sebelumnya.

"Nelayan pada masa Jokowi-JK seharusnya lebih baik dan diuntungkan," kata Rokhmin Dahuri dalam acara Orasi Kebangsaan dan Dialog Kelautan di Gedung Joeang 45, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Menurut Rokhmin, pada zaman Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengurus nelayan hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi sekarang ada dua ditambah dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Ia juga membandingkan, anggaran KKP pada saat dirinya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan hanya sekitar Rp2 triliun per tahun, tetapi pada saat ini jumlah anggarannya lebih dari Rp10 triliun.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI menginginkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan kepastian usaha serta selalu melibatkan pemangku kepentingan dan menyosialisasikan berbagai kebijakan sektor kelautan dan perikanan dengan baik.

"Komisi IV DPR RI meminta KKP menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh 'stakeholder' perikanan antara lain memberikan kepastian usaha kepada seluruh pemangku kepentingan perikanan yang merupakan kewajiban pemerintah," kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat menyebutkan hasil rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Hasil rapat lainnya adalah meninjau Peraturan Presiden No 191/2014 dengan tetap memberikan BBM kepada nelayan tanpa membatasi ukuran/tonase kapal.

Kemudian, hasil rapat tersebut juga meninjau ulang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 dan 57 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 dan 2 Tahun 2015 antara lain dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan.

Komisi IV DPR RI juga meminta KKP untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan pemangku kepentingan untuk memberikan subsidi pakan, benih dan obat-obatan bagi pembudidaya ikan. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: