Pemerintah-DPR Harus Dorong Bank Nasional Masuk QAB

WE Online, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty menilai pemerintah dan DPR perlu mendorong adanya bank nasional sebagai wakil Indonesia untuk masuk kategori Qualified ASEAN Bank (QAB) atau bank berskala regional.

Menurut Telisa, salah satu upaya tersebut yakni dengan memperbesar modal bank BUMN agar dapat bersaing dengan bank-bank regional ASEAN lainnya.

"Bank Mandiri misalnya, dengan modal yang dimiliki saat ini sebesar Rp 93 triliun, Bank Mandiri tinggal membutuhkan sedikit modal lagi untuk bisa masuk kategori QAB dan menjadi wakil Indonesia. Dengan adanya PMN (penyertaan modal negara), Bank Mandiri bisa menjadi salah satu bank regional yang besar di Asia Tenggara,  ujar Telisa di Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Telisa menuturkan, dipilihnya Bank Mandiri untuk mendapatkan PMN lebih karena pertimbangan Bank Mandiri secara aset adalah yang terbesar. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Andreas Eddy Susetyo mengatakan, alokasi PMN untuk Bank Mandiri sebesar Rp 5,6 triliun dinilai masih sedikit untuk bisa menjadikan QAB. "Coba bandingkan dengan Maybank yang sudah punya modal Rp 500 triliun," kata Eddy.

Untuk itu, Andreas menilai, selain pemberian PMN, pemerintah juga perlu mewujudkan konsolidasi antar-bank BUMN, agar Indonesia bisa memiliki bank berskala besar yang ukurannya mendekati Maybank. "Jadi poinnya bagaimana sih arah pengembangan bank yang dimiliki pemerintah itu untuk menghadapi MEA. Kita harus betul-betul bisa memiliki bank regional yang kuat, itu yang kita perlukan. Kalau hanya Rp9 triliun (rights issue), itu sangat kurang untuk menjadikan Bank Mandiri sebagai QAB," ujar Eddy.

Andreas menegaskan, konsolidasi antar-bank BUMN wajib dilakukan, meski tidak mudah untuk direalisasikan. "Makanya saya mengatakan, penambahan modal adalah cara yang paling cepat. Tapi apakah sudah tepat kalau kita bicara menghadapi MEA. Itu butuh konsolidasi bank BUMN," ujar dia.

Ecky Muharram dari Fraksi PKS yang duduk di Komisi XI mengatakan, Indonesia harus mempunyai bank BUMN yang kuat, yang artinya tidak cukup hanya dengan menyuntik modal, namun harus ada beberapa pemetaan bank BUMN yang memiliki bisnis serupa. "Misal Bank Mandiri dengan BNI kan serupa nasabah dan pangsa pasarnya. Itu harus dikonsolidasikan," ujar Ecky.

Indonesia dinilai akan semakin  dijajah oleh bank-bank asal Malaysia dan Singapura, jika tidak memiliki bank berskala regional yang masuk kategori QAB. Pasalnya, bank-bank yang masuk kategori QAB, akan dibebaskan dan diberi leluasa untuk berekspansi ke negara-negara ASEAN tanpa ada pembatasan sama sekali.

Saat ini, meski QAB belum diberlakukan, bank-bank asal Malaysia dan Singapura telah memiliki banyak jaringan kantor di Indonesia. Sebut saja, Bank CIMB Niaga yang memiliki 968 jaringan, BII 426 kantor, Bank Danamon 1.509 jaringan, UOB Buana sebanyak 215 cabang, dan OCBC NISP 334 cabang. CIMB Niaga bahkan mencanangkan visi menjadi perusahaan ASEAN terkemuka dengan misi menyediakan layanan perbankan universal di Indonesia dengan kinerja unggul di kawasan ASEAN dan mendukung percepatan integrasi ASEAN.

Kondisi ironis dialami bank-bank asal Indonesia, terutama bank-bank BUMN. Bank Mandiri sebagai bank terbesar dipersulit untuk membuka cabang di Malaysia. Selama lima tahun izin prosesnya telah diajukan, namun tidak ditanggapi. (Ant)