'Blusukan' Demi Swasembada Pangan (Bagian II)

WE Online, Jakarta - Langkah perbaikan tersebut, katanya, dimulai dengan efisiensi anggaran perjalanan dinas Kementan yang menghasilkan Rp4,1 triliun yang kemudian dialokasikan untuk "refocusing" pertanian melalui pengadaan alsintan.

"Mengapa alsintan? Kita tahu bahwa dalam 10 tahun terakhir ini ada 20 juta orang meninggalkan pertanian, sehingga sebagai gantinya kami sediakan alsintan," tukasnya.

Selain itu Kementan juga mendapat dana sebesar Rp16,9 triliun dari pengalihan subsidi BBM. Anggaran total Kementan untuk tahun 2015 sebesar Rp32 triliun.

Dari segi regulasi, pemerintah juga telah mengeluarkan dan melaksanakan Perpres No.172 Tahun 2014 yang mengatur tentang penunjukan langsung dalam rangka pengadaan dan penyaluran benih dan pupuk secara tepat, cepat, dan akuntabel.

Melibatkan Akademisi Upaya mencapai swasembada pangan juga ditempuh dengan melibatkan akademisi dari beberapa PTN ternama seperti IPB (Bogor), UNHAS (Makassar), Unversitas Brawijaya/UB (Malang), UGM (Yogyakarta), dan UNILA (Lampung).

"Kami akan menggandeng perguruan tinggi untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan," kata Menteri Pertanian.

Pertengahan Januari lalu Mentan dan Rektor IPB menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengembangan dua varietas unggul baru padi yakni IPB 3S dan IPB 4S yang potensi produktivitasnya mencapai 12,5 ton per hektare.

Sedangkan dengan UGM, Kementan menjalin kerja sama melalui MoU tentang pengembangan bibit kedelai unggul yang bisa berproduksi hingga 3,5 ton per hektare.

Selain itu UGM juga akan berkontribusi dalam budi daya komoditas pertanian, penelitian dan pengembangan pertanian, penyuluhan dan pengembangan SDM, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, sarana dan prasarana pertanian, serta karantina pertanian.

Dekan Fakultas Pertanian UGM Jamhari mengatakan bahwa sesuai dengan isi MoU tersebut, UGM siap menerjunkan 550 mahasiswa dan sekitar 60 dosen untuk menggarap 110 ribu hektare lahan di Jateng dan DIY.

"Nanti setiap mahasiswa akan menggarap 200 hektare lahan, sedangkan tiap dosen akan bertanggungjawab untuk mengawasi delapan mahasiswa atau bertanggungjawab atas 1600 hektare lahan," tuturnya.

Semua mahasiswa dan dosen ini, ujarnya, harus melakukan praktik lapangan seperti memastikan sarana produksi sampai di lapangan secara tepat, memastikan bahwa teknologi yang diterapkan di tingkat petani merupakan teknologi yang dianjurkan dan bisa dipraktikkan, serta mendorong produktivitas petani.

Jamhari menjelaskan bahwa selama ini masih ada selisih besar antara potensi pertanian dan capaian produksi. Di Jawa Tengah dan DIY potensi padi mencapai 12,5 ton per hektare, namun capaian produksinya saat ini hanya enam ton per hektare.

Hal serupa terjadi pada jagung yang potensinya 13,8 ton per hektare namun capaian produksinya hanya delapan ton per hektare. Kedelai potensinya empat ton per hektare namun capaian produksinya hanya 1,4 ton per hektare.

"Produksi kedelai inilah yang terutama akan kita dorong dengan benih unggul kami yang diharapkan akan mendongkrak produksi hingga 3,5 ton per hektare," ucapnya, berharap.

Jamhari mengatakan bahwa UGM juga akan bekerjasama dengan Badan Litbang Kementan untuk merakit varietas-varietas baru yang memiliki potensi lebih besar daripada varietas yang sudah ada.

"Setelah terbentuk nanti kami akan lakukan disiminasi ke para petani dengan pendampingan oleh pihak UGM dan tenaga penyuluh dari Kementan," ujarnya.

Ia berjanji dalam pendampingannya akan menyiapkan skema 'exit strategy' yang berisi upaya agar petani tetap bisa mandiri dalam menjalankan praktik-praktik tersebut, bahkan saat masa MoU telah berakhir.

"Dengan ini kami harap bukan hanya swasembada pangan yang tercapai, tapi juga kedaulatan pangan di Indonesia," tandasnya.(Ant/Yashinta Difa Pramudyani) SELESAI