Renegosiasi Freeport Harus Tingkatkan Keuntungan Negara (Bagian II)

WE Online, Jakarta - Sebelumnya, dalam rapat pada hari Kamis (22/1), pemerintah belum memberikan rekomendasi izin ekspor karena dinilai lahan masih belum jelas. Saat itu, Chairman Freeport McMoRan Inc James R. Moffet terlihat hadir di Kementerian ESDM.

Menurut Sukhyar, Freeport sudah menandatangani kesepakatan yang mengikat dengan PT Petrokimia Gresik untuk memanfaatkan lahan seluas 80 hektare milik BUMN pupuk tersebut di Gresik, Jawa Timur, dengan nilai sewa Rp80 miliar per tahun.

Freeport berencana membangun smelter berkapasitas 500.000 ton tembaga katoda per tahun dengan investasi 2,3 miliar dolar AS.

Pemerintah Indonesia memberikan kuota ekspor kepada perusahaan itu sebesar 756.300 ton atau setara 1,56 miliar dolar AS selama satu tahun sejak 25 Juli 2014. Freeport akan dikenai bea keluar konsentrat sebesar 7,5 persen.

Sukhyar juga menambahkan bahwa kedua pihak akan fokus membicarakan pada peningkatan keuntungan negara, khususnya Papua. Opsi peningkatan keuntungan, antara lain pembangunan industri hilir, seperti semen dan smelter di Papua.

Freeport Apresiasi Perseroan Terbatas Freeport Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah untuk memperpanjang MoU amendemen kontrak karya selama enam bulan ke depan sejak 25 Januari 2015 karena perusahaan tetap bisa meneruskan operasionalnya.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsoeddin mengatakan bahwa perusahaannya akan terus berupaya untuk terus memberikan manfaat dan nilai tambah secara berkelanjutan kepada negara Indonesia dan masyarakat Papua pada khususnya.

"Bagi kami waktu enam bulan yang diberikan ini merupakan suatu tuntutan sehingga kami akan memanfaatkan dengan serius, terutama untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan peningkatan kontribusi PTFI bagi masyarakat Papua," kata mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

Maroef menjelaskan bahwa selama ini dalam operasional bisnisnya, Freeport tidak hanya fokus pada sisi keuntungan finansial, tetapi juga pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Freeport Indonesia, kata dia, telah menyediakan pekerjaan bagi 31.694 karyawan yang terdiri atas 12.333 karyawan langsung dan 19.361 tenaga kontrak. Dari jumlah total karyawan tersebut, PTFI mencatat sebanyak 8.045 karyawannya merupakan penduduk asli Papua.

Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan bahwa melalui perpanjangan masa renegosiasi kontrak karya tersebut, pemerintah ingin memberi ruang pada Freeport Indonesia untuk menunjukkan apa saja kontribusi yang bisa diberikan untuk Indonesia, khususnya untuk pembangunan di Papua.

"Fokus kami saat ini adalah bagaimana memanfaatkan keberadaan Freeport untuk mendorong pembangunan di Papua, termasuk pembangunan industri hilir," kata Menteri.

Ia menambahkan bahwa peningkatan industri hilir itu akan dilakukan melalui pembangunan industri semen dan smelter.(Ant/Ahmad Buchori) SELESAI