WE Online, Jakarta - Sebagai negara agraris dan mempunyai kekayaan akan hasil alam yang melimpah, Indonesia ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Untuk itu, dibutuhkan langkah terobosan untuk menyelesaikan persoalan impor pangan yang selama 10 tahun terakhir ini semakin meningkat.
Hal itu diungkap Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro saat menghadiri seminar nasional Politik Ekonomi Ketahanan Pangan dalam Jokowinomics di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (4/2/2015).
"Persoalan pangan ini tidak boleh lagi didekati dengan cara konvensional karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah kesadaran untuk mengonsumsi pangan yang berkualitas dengan jaminan yang lebih baik serta keberlanjutan pasokan aman itu sangat dibutuhkan. Hampir semua pangan kita mengalami kekurangan apakah itu beras, gula, cabai, jengkol, dan ikan teri," kata Ismed.
Bahkan, lanjutnya, khusus jengkol Indonesia masih harus mengimpor dari Malaysia dengan nilai yang cukup besar Rp 15 miliar.
"Jengkol di Indonesia tidak dikelola secara bisnis dan industri, tetapi Malaysia menempatkan jengkol sebagai bagian dari industri pangan. Ke depan tidak mungkin Malaysia akan menjadi negara produsen jengkol di dunia," tambahnya.
Atas dasar tersebut, menurut hitungannya, total pada tahun 2013 Indonesia harus mengalokasikan dana untuk impor pangan sebesar Rp 435 triliun. "Dalam hitungan saya pada tahun 2020-2030 bukan tidak mungkin Indonesia harus mengalokasikan impor pangan antara Rp 1.200-1.500 triliun," ungkapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
