Komisi XI: Pemerintah Tegaskan Lanjutkan Program KUR

WE Online, Medan - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menegaskan pemerintah tetap menjalankan program kredit usaha rakyat dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp1 triliun.

"Terus terang, awalnya program KUR itu memang mau dihapus pemerintah karena dananya tidak ada dalam APBN. Tetapi DPR RI khususnya Komisi XI meminta pemerintah melanjutkan dan alhamdulillah akhirnya KUR dijalankan lagi mulai tahun ini dengan anggaran Rp1 triliun," katanya di Medan, Jumat (27/2/2015).

Gus Irawan mengatakan itu usai acara pelantikan pengurus Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Kota Medan. Gus terpilih menjadi Ketua didampingi Femmy Dalimunthe sebaga Sekretaris dan Bendahara, Kalimonang Siregar.

Menurut dia, meski anggaran KUR Pemerintah itu sebesar Rp1 triliun, tetapi kredit yang dikucurkan perbankan nantinya bisa hingga 40 kali alokasi atau mencapai Rp40 triliun. Alasannya, Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dam PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mengaku bisa menjamin kredit itu hingga 40 kali dari anggarannya.

"Memang tentunya kucuran kreditnya tergatung bank penyalurnya, tetapi diharapkan perbankan tidak ragu menyalurkan KUR itu apalagi kalau nantinya Jamkrindo dan Askrindo menjamin,"katanya.

Gus yang mantan Dirut Bank Sumut itu mengakui hingga dewasa belum ada putusan resmi soal penunjukkan bank pelaksana dan termasuk suku bunga KUR-nya. "Apakah nanti sistemnya sama dengan tahun sebelumnya atau ada yang berbeda, juga belum diputuskan. Yang pasti program KUR tahun ini akan dilanjutkan,"katanya.

Namun, Gus mengaku pihaknya sedang melobi dan berharap agar bunga KUR itu diturunkan daari besaran sebelumnya. Dia menegaskan, sama dengan alasan meminta agar KUR dipertahankan untuk membantu pengusaha kecil, suku bunga KUR yang lebih rendah itu juga dimaksudkan agar bisa menolong masyarakat yang berusaha.

Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga ketika di Medan, pekan lalu memang mengakui pemerintah sedang mengkaji kembali sistem KUR dengan alasan kredit bermasalah KUR di beberapa bank cukup tinggi. Pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo mengapresiasi keberhasilan DPR RI yang bisa membuat Pemerintah kembali melanjutkan program KUR.

"Program KUR dan sejenisnya seharusnya memang tidak dihapus, tetapi dilanjutkan dan diperbanyak karena sudah saatnya kepedulian terhadap pengusaha kecil ditingkatkan.Jangan ganti Presiden, ganti program," kata Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu Kalau nyatanya program terdahulu kurang bagus, seharusnya dievaluasi dan dibenahi.

Wahyu menegaskan tingginya kredit bermasalah tidak semata salah pengusaha penerima, tetapi tidka terlepas dari kesalahan bank-nya. "Lihat saja, ada bank swasta yang menjalankan program kredit ke usaha kecil dengan suku bunga tinggi, nyatanya NPL-nya kecil. NPL yang terjaga itu ternyata karena bank-nya memberi tepat sasaran," katanya.

Bank-bank penyalur KUR di Sumut yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, Bank Bukopin dan Bank Sumut.

Data Komite KUR Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengungkapkan, secara nasional, KUR disalurkan tujuh bank nasional dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan total plafon mencapai Rp175,168 triliun dimana bank nasional menyalurkan Rp159,173 triliun BPD senilai Rp15,995 triliun Sementara untuk 2014, per November, KUR yang disalurkan mencapai Rp50,702 triliun dengan 12.346.057 debitur.

Total penyaluran KUR di Sumut sejak 2007 mencapai Rp8,589 triliun dengan di tahun 2014 hingga November sebesar Rp2,799 triliun dengan 502.054 debitur. (Ant)