Menko Maritim Komitmen Turunkan 'Dweling Time' di Pelabuhan

WE Online, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berkomitmen untuk mengurangi "dwelling time" atau waktu bongkar-muat di pelabuhan dari 10-11 hari menjadi empat atau lima hari.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam bincang santai dengan para wartawan di kantornya di Jakarta, Jumat (27/2/2015), mengatakan bahwa biaya logistik besarnya mencapai 24,5 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) atau senilai 250 miliar dolar AS.

Sementara pemerintah mempunyai target untuk menurunkan biaya logistik menjadi 19 persen terhadap PDB. "Salah satu caranya dengan menurunkan 'dwelling time'," ucap Indroyono. Harapannya ke depan, waktu bongkar-muat di pelabuhan akan memakan waktu rata-rata 4,7 hari dengan rincian 2,7 hari di proses "pre-custom" atau pra-pabean, 0,5 hari di "custom" atau pabean, dan 1,5 hari untuk "post-custom". "Plus minusnya satu hari, jadi maksimal 5,7 hari," ujar Indroyono. "Saya mau contoh apa yang dilakukan BKPM dengan sistem satu atap," kata Indroyono.

Jika pemerintah bisa mencapai target 19 persen biaya logistik terhadap PDB, maka negara akan menghemat sekitar 50 miliar dolar AS. "Efisiensi dari sistem bongkar muat masih bisa ditingkatkan. Itu lah salah satu yang harus dioptimalkan," tukas dia.

Peningkatan efisiensi bisa dengan menerapkan teknologi "scanner" atau sistem elektronik untuk sistem bongkar muat di pelabuhan. "Sudah bukan jamannya lagi mengawasi barang dengan 'melototin', bisa menggunakan CCTV," tutur Menko.

Selain itu, Menko juga berencana untuk mambangun kantor pelayanan satu atap di luar pelabuhan yang memungkinkan orang bisa memantau barangnya di pelabuhan. Sementara itu, pada 2014, Bank Dunia mencatat Index Kinerja Logistik Indonesia berada di urutan 53 dari 160 negara, tertinggal dari Vietnam (48), Thailand (35), Malaysia (25). Singapura masih menjadi negara dengan index kinerja logistik tertinggi di kawasan Asia Tenggara, dan berada di peringkat lima dunia pada 2014 setelah Jerman, Belanda, Belgia, dan Inggris Raya. (Ant)