Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

DPR Persilahkan Freeport Tentukan Lokasi Smelter

Warta Ekonomi -

WE Online, Timika - Komisi VII DPR RI mempersilakan manajemen PT Freeport Indonesia untuk menentukan lokasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang (smelter), apakah di Papua atau di tempat lain.

Berbicara kepada Antara di Timika, Jumat (27/2/2015), Wakil Ketua Komisi VII Tamsil Linrung mengatakan UU Minerba mengamanatkan bahwa perusahaan tambang termasuk Freeport harus membangun industri pemurnian dan pengolahan atau smelter.

Sejauh ini, katanya, Freeport memiliki kesungguhan untuk membangun smelter. "Persoalannya, tempat untuk membangun smelter itu dimana, kita serahkan sepenuhnya kepada Freeport. Tentu sesuai dengan visibility study-nya," jelas Tansil usai menggelar pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin di Kantor Freeport Kuala Kencana, Jumat (27/2/2015).

Komisi VII DPR RI telah meninjau lokasi yang disiapkan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika di kawasan Pelabuhan Paumako untuk rencana membangun kawasan industri, termasuk di dalamnya adalah pabrik smelter. Untuk maksud tersebut, Tamsil meminta pemerintah daerah setempat perlu mencermati sejumlah hal seperti kawasan itu bukan hutan lindung yang membutuhkan izin Kemenhut untuk dapat memanfaatkannya.

"Kami telah mendengar bahwa Pemda Papua telah siap untuk membangun smelter di Timika dan telah melakukan pembicaraan dengan Freeport dan Kementerian ESM," ujarnya.

"Jika nantinya smelter yang dibangun Pemda Papua itu nantinya beroperasi, maka Freeport mutlak memberikan dukungan. Tapi saat ini Freeport tetap menjalankan apa yang telah diamanatkan UU untuk membangun smelter di tempat dimana itu sesuai dengan hasil studi visibilitasnya," jelas Tamsil.

Menurut Tamsil, dalam waktu dekat Komisi VII DPR RI akan mengundang Menteri ESDM Sudirman Said untuk menjelaskan kembali soal kebijakan pembangunan smelter nasional. Sejak awal, katanya, sudah terjadi beberapa kali perubahan soal kebijakan pembangunan smelter nasional, termasuk kebijakan pemberian izin ekspor biji tambang sebelum beroperasinya pabrik smelter dalam negeri.

"Nanti kita bicarakan lagi dengan kementerian supaya jangan ada lagi pelanggaran-pelanggaran di sini," jelas Tamsil, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera.

Mengenai rencana pembangunan pabrik smelter di Papua, apakah bisa beroperasi pada 2017 sesuai agenda pemerintah, Tamsil mengaku tidak mengetahui secara rinci hal itu. "Itu yang kita tidak tahu kalau smelter dibangun di Papua mengingat rencana pembangunan smelter di Papua itu yang memainkan peran utama adalah pemerintah daerah. Pemda Papua rencananya akan mendatangkan investor yang lain di luar Freeport untuk membangun smelter di Papua," jelasnya.

Hal lain yang menjadi prioritas pembahasan antara pemerintah, DPR dan pihak Freeport ke depan yaitu kelanjutan kontrak karya Freeport. "Yang prioritas yaitu kontrak karya antara pemerintah dengan Freeport berjalan dulu supaya ada kepastian bagi Freeport untuk mau investasi berapa besar. Saya kira nilainya tidak tanggung-tanggung. Ini yang harus ada kepastian," kata Tamsil. (Ant)


Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Achmad Fauzi

Advertisement

Bagikan Artikel: