DPR Nilai Pemerintah Belum Maksimal Bina UMKM

Warta Ekonomi -

WE Online, Bandarlampung - Anggota Komisi VI DPR RI Dwi Aroem Hadiatie menilai pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota belum maksimal melakukan pembinaan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah setempat.

"Tidak hanya di Provinsi Lampung, tapi di daerah lain juga masih minim upaya pemerintah dalam membina usaha kecil agar mampu bersaing dengan usaha lain di berbagai daerah," kata dia, usai Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha PNM Lampung di Bandarlampung, Minggu (1/3/2015).

Menurut dia, persoalan klasik seperti permodalan dari tahun ke tahun masih mendominasi kurang berkembang usaha mikro kecil menengah masyarakat itu. "Sebenarnya permasalahan modal ini bukan hanya yang utama, tetapi persoalan pengetahuan mengenai produk, pemasaran serta pengelolaan usaha juga menjadi faktor penghambat," kata Aroem.

Anggota DPR asal Daerah Pemilihan Lampung I itu pun menyebutkan, selain penguatan permodalan harus disertai dengan memaksimalkan pendampingan agar pemahaman mengenai pemasaran serta tata cara memperlakukan produk hasil olahannya bisa semakin baik.

Contohnya kerajinan Tapis Lampung, menurut dia, masih belum inovatif sehingga tidak mampu bersaing dengan kerajinan kain lainnya di Indonesia.

"Kalau ada yang menanyakan kenapa saya tidak mempopulerkan kain Tapis Lampung, tentu bukan semata-mata tidak mau," ujar dia lagi.

Anggapan orang selama ini, apabila kita membicarakan mengenai produk tersebut langsung dikatakan "Yang berat itu ya". Nah, anggapan inilah yang harus kita ubah, ujarnya.

"Ya mungkin salah satunya dengan melakukan inovasi, seperti halnya kerajinan kain songket di Sumatera Selatan, tidak mesti tebal, bahkan yang tipis pun memiliki nilai jual tinggi," ujarnya pula.

Ia berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak mengesampingkan keberadaan UMKM di wilayahnya masing-masing.

"Memang saat ini sebagian besar, pemerintah daerah masih konsentrasi dengan pembangunan infrastruktur, tapi hal ini tidak boleh dikesampingkan," ujarnya.

Sebelumnya, Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero menggelar pelatihan untuk mendorong percepatan dalam pengembangan UMKM di provinsi itu. Program pengembangan kapasitas usaha (PKU) merupakan salah satu kegiatan rutin perusahaan dalam mendukung peningkatan hasil usaha milik masyarakat di daerah ini, ujar Kepala PNM Lampung, Mulyana Wiriakusuma.

Menurut dia, pemberdayaan UMKM dalam dimensi pembangunan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya diajukan untuk mengurangi persoalan kesenjangan antargolongan. (Ant)