Hadapi MEA, KKP Terus Berupaya Hasilkan SDM Andal

WE Online, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mempercepat standar sertifikasi profesi SDM kelautan dan perikanan melalui beberapa satuan pendidikan KKP menggunakan sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan "teaching factory".

"Untuk menghadapi MEA 2015, KKP terus berupaya menghasilkan SDM andal dalam mengelola potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan," ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Suseno Sukoyono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Di bidang pendidikan, KKP memiliki satu Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di lima kampus, yakni Jakarta, Bogor, Serang, Karawang, dan Wakatobi, tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) di Sidoarjo, Bitung, dan Sorong, serta sembilan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) di Aceh, Pariaman, Kota Agung, Tegal, Pontianak, Bone, Kupang, Ambon, dan Sorong.

Selain memperoleh ijazah, para lulusannya juga dibekali sertifikat keahlian seperti Ahli Nautika Kapal Ikan, Ahli Teknika Kapal Ikan, "Basic Safety Training", Manajemen Pengendali Mutu, Cara Berbudidaya Ikan yang baik, "Hazard Analysis Critical Control Poin", Sertifikat Pengolah Ikan, Amdal, dan Sertifikat Penyuluh Perikanan.

Jumlah sertifikat yang diterbitkan pada 2010 sebanyak 2.783 sertifikat, 2011 sebanyak 2.760 sertifikat, 2012 sebanyak 2.639 sertifikat, 2013 sebanyak 2.642 sertifikat, dan 2014 sebanyak 3.220 sertifikat. Adapun di bidang pelatihan, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di dilaksanakan oleh enam balai diklat di Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, Ambon, dan Sukamandi. "Pada 2014 dilatih sebanyak 18.014 orang dan pada 2015 target yang dilatih mencapai 25.200 orang," tutur Suseno.

Selain itu, masyarakat yang telah berhasil dalam menjalankan usahanya serta dapat melaksanakan pelatihan ditetapkan sebagai Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) dengan jumlah yang sudah diakreditasi sebanyak 417 P2MKP.

Selanjutnya dilakukan uji kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP-KP) serta LSP-Kelautan.

Pengujian diselenggarakan 33 Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan 510 orang asesor kompetensi di seluruh Indonesia. Untuk penjaminan mutu LSP akan dilatih lead asessor dan asessor lisensi sebagai bagian memperkuat sistem serfikasi SDMKP.

Suseno menjelaskan bahwa pada 2015 ini BPSDM KP telah menginisiasi untuk membentuk 19 LSP di seluruh satuan pendidikan dan lembaga Diklat lingkup KKP sebagai upaya percepatan penerapan Sistem Pelatihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS) yang memadukan pengembangan standar kompetensi dengan program pelatihan berbasis kompetensi.

"Pada 2014 disertifikasi sebanyak 11.115 orang dan pada 2015 target yang disertifikasi mencapai 22.220 orang," katanya.

Untuk mencapai target tersebut, hari ini Suseno bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Pendidikan dan Pelatihan (BPPP) Banyuwangi, Jawa Timur.

Dalam acara tersebut ia menyerahkan Sertifikat Ankapin/Atkapin III kepada nelayan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dan nelayan di wilayah perbatasan Kabupaten Alor, Kupang, serta penghargaan bagi penyuluh perikanan swadaya dan pelaku utama kelautan dan perikanan.

Pada kesempatan yang sama, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo juga membuka acara Pelatihan Ankapin III bagi 26 nelayan Provinsi Kalimantan Selatan, Pelatihan Atkapin III bagi lima nelayan di wilayah perbatasan Kabupaten Rotendao, Pelatihan TOC bagi 30 pengelola P2MKP, Pelatihan Asessor KP bagi 30 orang, Pelatihan Wilayah Perbatasan bagi 60 orang (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Alor), dan Pelatihan bagi 1.050 orang P2MKP wilayah Kerja BPPP Banyuwangi.

Turut hadir pada kegiatan "Akselerasi Sertifikasi Kompetensi Masyarakat Kelautan dan Perikanan" itu antara lain Penasehat Menko Kemaritiman Sarwono Kusumaatmadja dan Marsetio, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, anggota Komisi IV DPR RI Gus Adi, Komandan Pangkalan TNI AL Banyuwangi Wahyu Endriawan, serta pejabat lainnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat sertifikasi kompetensi SDM di sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah, terutama untuk berkompetisi dengan tenaga kerja asing dalam menghadapi MEA yang mulai berlaku Desember 2015. (Ant)