Menteri PPN: Kajian Pelabuhan Cimalaya Diserahkan ke Presiden

WE Online, Jakarta - Hasil kajian tim gabungan dari pemerintah terkait rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sudah diserahkan dan tinggal menunggu keputusan akhir dari Presiden Joko Widodo, kata seorang menteri.

"Tinggal mennggu sidang kabinet untuk menentukan (dibangun atau tidak)," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago di Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Andrinof mengatakan kajian itu sudah diserahkan ke Presiden pada 4 Maret 2015. Tim kajian Bappenas sebelumnya telah diperkuat tenaga ahli Badan Pengkajian Penerapan Teknologi dan Kementerian Perhubungan untuk dapat memberikan rekomendasi di Maret ini.

Andrinof mengatakan pihaknya telah memberikan hasil kajian rigid mengenai dampak pembangunan pelabuhan Cilamaya. Secara garis besar, kajian pelabuhan Cilmaya dilihat dari dampak alih fungsi lahan pertanian di sekitar lokasi, dampak terhadap jaringan pipa minyak dan gas milik PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, serta juga perbandingan efisiensi dengan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

"Kami memberikan opsi dan kajiannya. Apapun pilihannya nanti akan ada solusi masalahnya. Kami serahkan ke Presiden saja," ujar dia.

Sebelumnya, terdapat kajian lebih jauh juga mengenai dampak terhadap produksi migas nasional karena pembangunan dan kegiatan pelabuhan itu, dikhawatirkan dapat menganggu operasi migas lepas pantai serta membahayakan keselamatan kerja pegawai lepas pantai.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan Pelabuhan Cilamaya letaknya dapat digeser jika terkendala dengan pipa milik Pertamina. Jonan telah mengirimkan surat yang mengusulkan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Cilamaya kepada Presiden Joko Widodo pada 16 Januari 2014.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R Mamahit pada 4 Februari di Kantornya menyatakan pelabuhan, yang dinilai dapat menekan biaya logistik 30 persen tersebut, tidak menggunakan dana APBN, tetapi diserahkan 100 persen kepada swasta. (Ant)