'Ternyata Ahok Cukup Cerdas dalam Hadapi DPRD'

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Direktur Eksekutif Indostrategi Andar Nubowo mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mampu memperoleh simpati publik atas polemik APBD DKI Jakarta, meskipun saat ini dirinya tidak bergabung dalam partai mana pun.

"Ternyata Ahok ini cukup cerdas dalam menghadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Meskipun tidak mempunyai partai politik, dia berhasil mengambil simpati publik Jakarta bahkan nasional," nilai Andar di Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Andar mengatakan simpati publik yang mendukung Ahok menguak tudingannya atas dugaan permainan dana APBD DKI Jakarta oleh kalangan legislatif, menunjukkan bahwa kalkulasi politik DPRD DKI Jakarta yang meremehkan Ahok adalah sebuah kekeliruan.

"Ahok justru didukung oleh publik yang mengapresiasi dan merasa simpati atas sikap dan tindakannya yang berani mengungkap intransparansi dan 'bau tak sedap dana siluman' pada APBD DKI Jakarta," jelas Andar.

Sebaliknya, Andar mengatakan bahwa DPRD DKI Jakarta kian terlihat bernafsu "menghantam" Ahok, karena posisi Ahok yang tanpa partai dinilai lemah. Sejauh ini mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terhadap Ahok dan DPRD atas polemik penyusunan dana APBD DKI Jakarta, belum mencapai kesepakatan. Mediasi yang dilakukan justru berujung pada kekisruhan dalam ruang pertemuan.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan pihaknya terus mendorong adanya proses dialogis antara DPRD dengan Ahok. Jika hingga batas waktu yang ditentukan yakni 13 Maret 2015 kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat, maka Kemendagri akan mengambil keputusan untuk memastikan APBD tidak tersandera dinamika politik.

"Tentu kalau tidak mencapai titik temu Kemendagri bisa mengambil alih. Opsi terakhir adalah melaksanakan pagu anggaran 2014 yang muncul pada angka perubahan. Tapi harus ada solusi, karena intinya APBD tidak boleh tersandera dinamika politik, semua program harus terjamin," tegas dia.

Polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta bermula dari pengajuan anggaran APBD melalui e-budgeting yang dilayangkan Ahok ke Kemendagri tanpa adanya tanda tangan persetujuan DPRD DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta menilai pengajuan anggaran e-budgeting itu bagaikan surat bodong. DPRD DKI Jakarta kemudian menggunakan hak angket terkait keputusan Ahok itu.

Ahok sendiri menekankan e-budgeting bisa diajukan tanpa tanda tangan DPRD DKI Jakarta. Ahok juga menyatakan sengaja tidak meminta persetujuan dana APBD agar "dana siluman" pengadaan alat UPS senilai Rp12,1 triliun yang telah dicoretnya tidak muncul lagi. Ia kemudian melaporkan dugaan adanya "dana siluman" pengadaan UPS ke pihak terkait. (Ant)