DPR Minta Kemensos Aktif Tekan Gerakan Radikal

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Sosial secara aktif berpartisipasi dalam menekan gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS di Indonesia.

"Banyak program kementerian sosial yang dinilai bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat miskin," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/3/2015).

Selain itu, menurut dia, Kemensos memiliki jaringan struktur yang baik sampai ke tingkat kecamatan dan desa, terutama karang taruna dan juga tagana. Dia mengatakan banyak pandangan yang menyatakan bahwa salah satu faktor munculnya gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS adalah persoalan ekonomi.

"Dari sisi itu, Kemensos tentu bisa memainkan peran penting melalui program-program pemberdayaan dan perlindungan sosialnya," ujarnya.

Saleh menjelaskan Komisi VIII DPR RI sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program pemberdayaan dan perlindungan sosial melalui APBN-P 2015. Menurut dia dari alokasi anggaran Rp8,1 triliun pada tahun 2014, disetujui untuk dinaikkan menjadi sebesar Rp22,4 triliun.

"Anggaran sebesar itu tentu sangat bermanfaat jika betul-betul dapat diarahkan bagi pembinaan masyarakat miskin yang berpotensi direkrut oleh kelompok-kelompok garis keras," katanya.

Menurut politisi PAN itu, dengan partisipasi Kemensos tersebut, penanganan radikalisme, terorisme dan ISIS tidak hanya diserahkan pada instansi tertentu seperti Kepolisian, BNPT, dan Kementerian Agama. Namun, menurut dia, harus dikerjakan secara bersama-sama dan terpadu dengan seluruh kementerian/ lembaga yang ada.

"Akar-akar gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS itu bukan hanya persoalan pemahaman agama, tetapi juga karena faktor kesenjangan sosial," katanya.

Menurut dia, pemanfaatan anggaran bantuan perlindungan dan pemberdayaan sosial seperti itu tidak akan menyalahi target dan sasaran program. Hal itu, ujar dia, karena pada prinsipnya, program itu dimaksudkan untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat dari konflik-konflik horizontal dan juga kesenjangan sosial.

"Radikalisme, terorisme, dan sekarang ISIS, itu semua ancaman sosial. Harus ditanggulangi secara arif, salah satunya dengan program-program yang dimiliki kementerian sosial," ujarnya.

Selain itu, Saleh mengatakan potensi lain yang dimiliki kemensos yang perlu diberdayakan adalah ribuan orang tenaga pendamping lapangan yang bertugas membimbing masyarakat dalam mengelola bantuan sosial yang diberikan. Menurut dia, masing-masing program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) memiliki para pendamping yang menerima honor resmi dari negara.

"Selain melakukan bimbingan, para pendamping ini tentu bisa diarahkan untuk ikut menyosialisasikan bahaya gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS di tengah masyarakat," katanya. (Ant)