BBM Naik, Rakyat Dituntut Siap Hadapi Situasi Paling Gawat

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Jakarta Ninasapti Triaswati mengatakan rakyat Indonesia harus siap dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terutama bila harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menurun.

"Rakyat harus siap, apalagi bila dolar mencapai Rp15 ribu dan harga minyak dunia sampai 100 dolar per barel. Itu situasi gawat yang harus dipersiapkan," kata Ninasapti Triaswati dihubungi di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Nina mengatakan fluktuasi harga BBM bersubsidi disebabkan pemerintah mengambil kebijakan subsidi tetap untuk mengamankan risiko fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia. Dengan harga yang fluktuatif, negara tidak akan menanggung beban subsidi yang besar.

Hal tersebut tidak terjadi bila pemerintah menerapkan harga tetap terhadap BBM bersubsidi. Ketika harga minyak dunia meningkat, pemerintah akan menanggung biaya beli yang tinggi tetapi dijual dengan harga murah. Terkait dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap masyarakat miskin, Nina mengatakan mereka tidak terlalu banyak mengonsumsi BBM tetapi terdampak karena kenaikan harga-harga komoditas seperti beras.

"Masyarakat miskin tidak punya kendaraan sehingga tidak terdampak langsung. Kalau punya motor mungkin sedikit merasakan. Namun, harga beras yang naik pasti memberatkan mereka," tuturnya.

Nina mengatakan harga beras akan ikut naik seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dan menurunnya nilai tukar rupiah bila beras yang beredar lebih banyak yang impor.

"Untuk beras lokal, harganya akan ikut naik bila pasokannya tidak merata. Kenaikan harga BBM biasanya menjadi dalih kenaikan harga beras lokal, padahal yang terjadi adalah pasokan yang tidak lancar," katanya.

Karena itu, Nina menyarankan pemerintah agar memantau dan memastikan pasokan beras dan komoditas pokok yang dibutuhkan masyarakat lancar dan tidak terhambat.

"Kebijakan beras ini sangat bergantung pada pemerintah bisa memantau atau tidak. Selain itu, juga harus dipastikan beras yang ditujukan kepada masyarakat miskin langsung diterima kepada yang berhak," ucapnya. (Ant)