Menteri PUPR: Bangun Infrastruktur Pasti Ada Plus-Minus

WE Online, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai pembangunan infrastruktur seperti Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, pasti mengundang pro dan kontra karena sangat terkait dengan kehidupan masyarakat sekitar.

"Menurut saya membangun sesuatu itu, terutama terkait infrastruktur seperti pelabuhan pasti ada plus-minusnya. Ini yang harus diperhatikan," kata Basuki di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Kamis.

Sebelum mengikuti rapat dengan Menteri BUMN Rini M Soemarno soal percepatan pembangunan infrastruktur MBBPT (Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api, Basuki menuturkan bahwa pembangunan pelabuhan terkait erat dengan kondisi di sekitarnya.

"Minusnya, lahan pertanian pasti akan berkurang padahal lahan pertanian teknis kelas satu di Indonesia berada di kawasan Karawang, Jatiluhur," ujarnya.

Selain itu tentunya bisa mengganggu kegiatan distribusi minyak dan gas Pertamina yang disalurkan melalui pipa-pipa yang ada di sekitar kawasan itu. Namun positifnya, tambah Basuki, jika Pelabuhan Cilamaya jadi dibangun, tentu pihaknya akan membangun jalan dan meningkatkan nilai tambah kawasan tersebut.

"Jadi kalau itu dibangun, pasti kita bikin jalan. Begitu dibangun jalan pasti akan tumbuh pemukiman dan usaha lain. Kalau saya cuma itu, bersama dengan pertanian. Pasti akan mengurangi lahan pertanian," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Pemerintah Indonesia membatalkan pembangunan pelabuhan di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan akan membangun di wilayah yang lebih timur di provinsi tersebut. "Tadi diputuskan bahwa rencana pelabuhan tetap harus berjalan secepat-cepatnya, tapi agak bergeser di daerah yang aman ke timur yang di depannya tidak banyak anjungan-anjungan dan 'oil rig'," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wapres menjelaskan pemindahan daerah untuk pembangunan pelabuhan tersebut, untuk mengutamakan keamanan kapal yang singgah dan produksi minyak dan gas dari sejumlah anjungan Pertamina tidak terganggu. "Pelabuhan butuh keamanan yang kuat, tetapi gas lebih butuh lagi keamanan yang lebih tinggi. Maka menggabungkan dua kebutuhan untuk pelabuhan untuk industri dan masyarakat, tetapi Indonesia juga butuh peningkatan industri gas dan minyak," jelas Kalla.

Wapres mengatakan daerah yang akan dipilih adalah Jawa Barat wilayah timur selain Cilamaya, seperti wilayah Kabupaten Subang atau pun Indramayu yang memiliki kawasan bebas pipa jalur minyak dan gas ataupun anjungan minyak lepas pantai. (Ant)