Gapki Harapkan Dukungan Pemerintah

WE Online, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengharapkan dukungan pemerintah dalam mengembangkan industri tersebut di dalam negeri, selain bersama-sama menghentikan upaya kampanye hitam yang dilontarkan negara barat melalui lembaga swadaya masyarakat.

"Industri sawit sampai saat ini dan mendatang masih menjadi industri andalan dalam negeri sehingga memberikan kontribusi besar perolehan devisa, namun demikian hambatan dalam dan luar negeri terus menghadang," kata Ketua  Umum Gabungan Pengusahsa Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono kepada pers di Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Joko Supriyono baru saja terpilih secara aklamasi dalam munas di Bali sebagai ketua umum pada Maret 2015.

Dikatakan, produsen minyak nabati di Eropa dan Amerika sampai saat ini melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing terus menyerang perusahaan sawit Indonesia, antara lain dengan hambatan tarif dan nontarif.

LSM asing dalam upaya menggoyang perusahaan sawit lokal, katanya, bahkan juga dilakukan melalui LSM yang ada di Indonesia, antara lain dengan menyerang mengangkat menyerobot tanah ulayat dan masyarakat adat.

"Berbagai serangan terus dilakukan oleh LSM asing dan lokal terhadap kita sehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah untuk menangani," kata Joko.

Ia mengharapkan agar pemerintah secara tegas dan konsisten ikut membantu perkembangan industri sawit dalam negeri, apalagi jika dilihat Indonesia saat ini menjadi produsen terbesar di dunia bersama Malaysia.

Untuk dukungan di dalam negeri, katanya, perlunya membangun pelabuhan yang memadai, terutama untuk wilayah Indonesia timur.

Saat ini, tambahnya, pelabuhan angkutan sawit dan produknya yang memadai hanya Belawan dan Dumai.

"Akibat belum memadainya pelabuhan tersebut, biaya angkutan laut dari Belawan ke Rotterdam bisa lebih murah dibanding dari Belawan ke Kalimantan," katanya.

Padahal, katanya, perkebunan sawit nasional saat ini terus berkembang dari yang semula di Sumatera tapi sekarang tumbuh di Kaliimantan.

Sebenarnya di Kalimantan juga ada beberapa pelabuhan untuk sawit tapi semuanya milik perusahaan sehingga tidak efektif dari segi biaya angkutan.

"Harusnya pemerintah memikirkan membangun pelabuhan sawit yang memadai di Indonesia timur, misalnya di Balikpapan," katanya. (Ant)