WE Online, Jakarta - Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR hari ini mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan beberapa stakeholder bidang perpajakan. Antara lain dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan lembaga Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA). Agendanya adalah membahas target penerimaan negara dari sektor pajak.
Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan bahwa selama lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak selalu di bawah target atau tidak pernah tercapai. Menurutnya, ini bukanlah kesalahan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai lembaga yang bertugas dalam mengumpulkan setoran pajak.
"Ini bukan semata-mata kesalahan Ditjen Pajak, tetapi secara umum kita memang tidak memiliki grand desain yang membangun sistem kepatuhan dalam jangka panjang. Ini persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia di mana akan semakin parah ke depannya kalau kita tidak segera mengatasinya," kata Yustinus di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/4/2015).
Untuk persoalan kepatuhan, ia memberikan contoh dalam hal penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak. Dari datanya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir penyampaian SPT oleh wajib pajak (WP) hanya naik 1% dan terakhir tahun 2014 sebesar 58%.
"Artinya, masih terdapat 42% WP yang seharusnya menyampaikan SPT belum menyampaikan SPT. Dari 28 juta WP, 18 juta WP belum menyampaikan SPT, lalu 10 juta WP sudah menyampaikan SPT," tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa dari 10 juta WP yang menyampaikan SPT tadi, hanya 900 ribu yang status SPT-nya kurang bayar. "Ini kemungkinan kelompok orang pribadi atau usahawan bukan karyawan," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
