Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

BTN Berharap Program Sejuta Rumah Dipercepat

Warta Ekonomi -

WE Online, Bogor - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Maryono berharap program sejuta rumah segera dipercepat mengingat sinergi dari pihak-pihak yang terlibat dalam program ini sudah ketemu.

"Saya tidak melihat program ini ambisius, yang penting di sini membutuhkan pemikiran dan masukan agar program tersebut dapat segera dijalankan oleh masing-masing pihak," kata Maryono dalam diskusi yang diselengarakan wartawan di Bogor, Jumat (10/4/2015).

Maryono mengatakan, program sejuta rumah ini harus berkelanjutan untuk mengejar backlog (kekurangan). Kebutuhan rumah tahun 2015 diperkirakan 15 juta unit, sedangkan setiap tahun kebutuhan tersebut meningkat 500.000 unit.

Ia mengemukakan apabila asumsi untuk menyelesaikan rumah tapak hanya butuh waktu tiga bulan, kemudian apartemen butuh waktu setahun maka pengembang BUMN dan swasta seharusnya dapat mencapai 1 juta unit secara bertahap. "Saya optimistis dari penyaluran KPR bersubisidi dan nonsubsidi yang telah disalurkan, kemudian ditambah program pengadaan rumah bagi PNS dan pekerja, maka program ini akan dapat tercapai, tinggal eksekusinya saja," ujar dia.

Maryono juga menyatakan keyakinannya dalam waktu yang tidak lama rumah bukan lagi merupakan barang mewah, serta semua lapisan masyarakat akan dapat mengakses fasilitas pembiayaan untuk memiliki rumah yang diinginkan.

Plt Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus mengatakan sebelum menyiapkan program sejuta rumah, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan data struktur penghasilan masyarakat.

Data menunjukkan masih banyak kelompok masyarakat yang tidak mampu menyisihkan penghasilannya untuk membeli rumah, masyarakat dalam kelompok itu harus dibantu melalui fasilitas subsidi atau penyediaan unit rumah susun sederhana sewa, ujar Maurin.

Ia mengatakan, tingginya harga rumah saat ini dipengaruhi terbatasnya lahan, mahalnya bahan bangunan, tingginya biaya jasa konstruksi, dan tingginya biaya perizinan di daerah semua itu seharusnya dapat dikendalikan.

Menurut dia, sebanyak 40 persen masyarakat Indonesia dapat difasilitasi melalui perbankan karena berkerja di sektor formal, sedangkan 60 persen yang berkerja di sektor informal memang menjadi problem. Untuk itu pemerintah berencana menggandeng asuransi agar mereka juga dapat dibiayai bank.

Maurin mengakui, pembiayaan rumah di Indonesia masih kecil hanya 0,5 persen dari PDB. Bandingkan dengan Malaysia dan Filipina masing-masing 2,2 persen dan 3,1 persen, namun untuk mewujudkan itu sangat tidak mungkin karena butuh dana sangat besar. Untuk itu perlu kerja sama dengan pemangku kepentingan (stake holder) lain.

"Stakeholder tersebut meliputi BPJS, Bapertarum untuk rumah PNS, Taspen, dan lain sebagainya melalui konsep hunian berimbang, dan pemerintah daerah, sedangkan kita menyediakan anggaran sebagai pendorong program sejuta rumah," ujar Maurin.

Kalau mengacu kepada UMR maka kita perlu menyediakan bantuan uang muka Rp4 juta maka paling banyak harus tersedia Rp64,5 triliun dari sumber-sumber tersebut, jelas Maurin.

Sedangkan praktisi perumahan rakyat, Enggartiasto Lukita mendesak pemerintah agar dapat segera menyiapkan seluruh kebutuhan untuk mewujudkan program sejuta rumah termasuk anggaran yang disediakan agar dapat segera berjalan.

Enggar meminta pemerintah segera menyiapkan tata ruang untuk rumah-rumah dengan harga terjangkau, serta tidak memaksakan Perum Perumnas untuk memenuhi target laba dari BUMN melainkan difokuskan untuk membangun rumah sederhana.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi V DPR-RI Yudi Widiyana mengatakan, pemerintah diminta segera memperkuat posisi undang-undang perumahan dan kawasan permukiman, serta segera membentuk satuan kerja agar dana APBN untuk perumahan dan permukiman dapat dicairkan.

Sementara itu Direktur BTN Mansyur S. Nasution mengatakan, BTN telah menginventarisasi cabang-cabang dalam rangka pembiayaan rumah terkait dengan program tersebut untuk ditawarkan, baik kredit konstruksi maupun KPR. (Ant)

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Achmad Fauzi

Advertisement

Bagikan Artikel: