Bank Dunia: Akses Perbankan Jadi Jembatan untuk Terlepas dari Kemiskinan

WE Online, Jakarta - Bank Dunia menyatakan akses yang lebih besar kepada jasa keuangan dan perbankan di berbagai negara merupakan salah satu solusi guna mengatasi tingkat kemiskinan yang terdapat di negara tersebut.

"Akses kepada jasa finansial dapat menjadi jembatan untuk terlepas dari kemiskinan. Kami memiliki sasaran ambisius yang besar, yaitu akses finansial universal pada 2020," kata Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/4/2015).

Menurut Jim Yong Kim, pada saat ini pihaknya telah memiliki bukti bahwa dunia telah membuat kemajuan yang besar berkat usaha berbagai pihak.

Ia memaparkan, berdasarkan kajian terbaru Global Findex yang mengukur tingkat inklusi finansial global, dari tahun 2011 hingga 2014, tercatat 700 juta orang bertambah menjadi memiliki rekening bank serta jumlah individual yang tidak terakses perbankan menurun 20 persen menjadi 2 miliar orang.

Kajian tersebut juga menjelaskan, rekening bank melalui ponsel seperti yang digalakkan di kawasan Afrika Sub-Sahara membantu mempercepat perluasan akses layanan finansial kepada masyarakat. Namun, Findex juga menemukan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan guna memperluas inklusi finansial terutama di antara kaum perempuan dan rumah tangga miskin.

Tercatat lebih dari separuh orang dewasa di 40 persen rumah tangga termiskin di negara-negara berkembang ternyata masih belum memiliki rekening bank. Sebelumnya, Direktur Pengelola Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengatakan inklusi finansial penting bagi negara-negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN termasuk Indonesia. "Meningkatnya inklusi finansial di ASEAN akan penting untuk mencapai akses universal," kata Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengingatkan negara-negara di kawasan ASEAN mewakili 12,3 persen dari populasi dunia yang tidak memiliki akses kepada perbankan. Dari jumlah tersebut, Indonesia berkontribusi hingga sebesar 5,9 persen.

Sementara UKM juga menjadi 96 persen dari seluruh perusahaan di negara-negara ASEAN secara keseluruhan, dan berkontribusi antara 23-58 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Di Indonesia, sejumlah daerah mulai membentuk Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) sebagai salah satu upaya untuk mempermudah UMKM dalam mengakses permodalan pada perbankan atau lembaga keuangan nonbank.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari di Jakarta, Kamis (19/3), mengatakan sudah mulai banyak Pemerintah Daerah dan swasta di daerah yang menyadari pentingnya perusahaan penjaminan kredit daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM dengan mendorong akses para pengusahanya untuk mendapat layanan kredit perbankan. "Sampai dengan Maret 2015 telah berdiri dan beroperasi sebanyak 15 PT Jamkrida," katanya. (Ant)