Sigma: Pembaretan Presiden oleh TNI Itu Sia-sia

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengkritik pembaretan Presiden Joko Widodo oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tindakan yang tidak perlu dilakukan.

Menurut dia, secara otomatis Presiden adalah panglima TNI, sehingga tidak perlu ada acara pembaretan sebagai simbol pengangkatan Presiden sebagai warga kehormatan TNI.

"Ke depan, seremoni pembaretan kepada Presiden saya rasa tidak perlu dilakukan. Kalau untuk pejabat di bawahnya, misalnya gubernur, saya kira masih wajar," kata Said Salahudin dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (16/4/2015).

Said mengatakan Presiden resmi menjadi warga TNI ketika dilantik dan mengangkat sumpah setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

"Jadi, dengan atau tanpa baret di kepala, kedudukan Presiden sebagai panglima tertinggi sekaligus warga TNI tidak akan berkurang meskipun Presiden berlatarbelakang sipil," tuturnya.

Menurut Said, kekuasaan Presiden atas institusi angkatan perang merupakan konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. Panglima TNI sebagai pemimpin angkatan perang tidak bisa begitu saja memutuskan perang, kecuali berdasarkan perintah Presiden atas persetujuan DPR.

"Menurut konstitusi justru Presidenlah yang seharusnya memberikan gelar, tanda jasa, termasuk tanda kehormatan kepada prajuri TNI, bukan sebaliknya," katanya.

Karena itu, Said menyarankan kepada Mabes TNI untuk mengkaji ulang landasan konstitusional pembaretan kepada Presiden sebagai warga kehormatan TNI. (Ant)