WE Online, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait wacana merger antar bank BUMN. Dia menerangkan pemerintah punya hak serta alasan tersendiri terkait kebijakan tersebut.
"Merger Bank BUMN itu memang tergantung pada arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kalau pemerintah beranggapan bahwa Bank BUMN belum saat di merger karena terkait dengan tugas bank BUMN dalam menjalankan misinya sebagai agent of development maka hal itu sah saja," kata Misbakhun saat dihubungi, Jumat (17/5/2015).
Kendati demikian, politisi Golkar itu berharap agar bank BUMN harus optimal dalam kinerja baik yang berkaitan dengan tugas korporasi maupun keuangan.
"Yang utama bank BUMN ke depan harus optimal dalam menjalankan perannya tersebut. Juga kinerja korporasi dan keuangan nya makin baik sehingga bisa makin bersaing di level regional atau global. Tidak hanya kuat dalam skala nasional semata," ujar Sekretaris Panja Penerimaan Negara tersebut.
Belakangan ini, muncul wacana di kalangan pemerintah untuk melakukan penggabungan (merger) bank-bank syariah BUMN. Wacana merger bank syariah ini dimunculkan setelah sebelumnya Pemerintah mewacanakan merger Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Bank Mandiri.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
