Program Sejuta Rumah Perlu Dipersiapkan Sebaik Mungkin (Bagian II)

WE Online, Jakarta - Hunian Vertikal Pemerintah juga telah mendorong menyediakan perumahan vertikal di kota-kota yang berpenduduk lebih dari dua juta jiwa sebagai bentuk upaya agar semakin banyak warga yang mendapat tempat tinggal untuk mengatasi "backlog" atau kekurangan rumah.

"Pemerintah mendorong kota-kota dengan penduduk lebih dari dua juta jiwa menyediakan perumahan dengan 'vertical housing', bukan rumah tapak lagi. Kalau di bawah dua juta jiwa, boleh dengan rumah tapak," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono.

Untuk itu, menurut Basuki, pihaknya juga sedang mengatur ke arah perumahan vertikal karena kota yang penduduknya kurang dari dua juta orang ke depannya dinilai juga akan berkembang populasinya.

Ia mencontohkan dukungannya kepada Pemerintah Kota Bandung yang berencana membangun apartemen rakyat dengan mengintegrasikan program penyediaan rumah sekaligus menangani kawasan kumuh.

Selain itu, ujar dia, persoalan lainnya adalah penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kerap dinilai tidak "bankable" sehingga sulit mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

Berdasarkan data Bappenas, sebanyak 70 persen penduduk Indonesia memiliki rumah dengan swadaya, 12 persen dengan akses kredit pemilikan rumah (KPR), dan 18 persen dengan cicilan selain KPR. Banyaknya rumah swadaya masyarakat dinilai berpotensi munculnya banyak kawasan permukiman kumuh.

Namun, optimistis tetap disuarakan oleh pejabat pemerintah melalui sinergi yang baik antarinstitusi terkait bakal menyukseskan Program Sejuta Rumah.

"Saya optimistis pemerintah didukung DPR karena semua pembiayaan bisa diselesaikan bila ada pengertian yang sama dan koordinasi dengan Komisi V DPR RI. Selain itu, juga mengenai koordinasi dan sinergi antarinstitusi yang menangani perumahan dilakukan melalui penguatan institusi tersebut," kata Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus.

Maurin menyebutkan beberapa contoh penguatan tersebut adalah dengan memberikan suntikan dana untuk Perumnas sebesar Rp1 triliun sekaligus memberikan misi kepada Perumnas supaya lebih fokus, yaitu dengan diberikan tugas untuk hanya membangun rumah serta rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia juga mengemukakan bahwa pemerintah juga telah memberikan suntikan modal kepada SMF (Sarana Multigriya Financial) guna memperkuat institusi terkait masalah perumahan.

Selain itu, kata dia, potensi pembiayaan program sejuta rumah yang akan digerakkan, antara lain melalui Bapertarum-PNS sebesar Rp3,1 triliun.

"Selama ini, dana tersebut belum digunakan, dan juga dari Taspen sebesar Rp2 triliun, FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Rp5,1 triliun," paparnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa program Sejuta Rumah untuk Rakyat memang merupakan hal yang berat untuk dilakukan. Akan tetapi, dengan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, hal itu pasti bisa diwujudkan.

"Kerjanya (Program Sejuta Rumah) memang berat, tetapi harus dilakukan," kata Wapres dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (7/4).

Menurut dia, perwujudan program pembangunan satu juta rumah tersebut merupakan hal yang penting, antara lain guna mengurangi tingkat kekumuhan permukiman di Tanah Air.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengatakan bahwa program tersebut akan dimulai pada tanggal 30 April 2015 secara nasional.

Kegiatan pencanangan program tersebut dijadwalkan bersamaan dengan Hari Buruh Nasional 205 dan dipusatkan di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. (Ant) SELESAI