Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Membangun Masa Depan Bangsa dari Pinggiran

Warta Ekonomi -
 

WE Online, Jakarta - Membangun daerah perbatasan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Sasaran pembangunan nasional itu adalah pembangunan antarwilayah dan kewilayahan, selain sasaran dampak ekonomi, dan sasaran sektor-sektor prioritas.

Tujuan itu sejalan dengan salah satu dari sembilan agenda prioritas atau Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan demikian, dalam mencapai sasaran pembangunan Indonesia, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 antara lain mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

Melalui sektor infrastruktur yang kokoh diharapkan dapat menjadi bekal untuk memperkuat konektivitas nasional dalam mencapai keseimbangan pembangunan.

Sehingga salah satu tantangan di bidang tata ruang dan pertanahan, yakni kesenjangan antarwilayah yang didominasi Jawa-Bali dan Sumatera yang masih tinggi dapat diarahkan pada pemerataan pembangunan seluruh wilayah Nusantara.

Begitu juga dengan arah kebijakan pembangunan pada upaya mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah, yang ditujukan untuk menjaga momentum pertumbuhan Jawa-Bali dan Sumatra beriringan dengan peningkatan kinerja pusat-pusat pertumbuhan di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Membangun dari daerah perbatasan bukan hanya ditujukan untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan nasional dari ancaman luar wilayah Tanah Air sehingga peningkatan pertahanan dan keamanan di wilayah itu tentu menjadi fokus kegiatan pemerintahan.

Oleh karena itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago terus berupaya menyatukan paradigma pusat dan daerah untuk pembangunan dan pengembangan antarwilayah dan membangun dari pinggiran terutama daerah perbatasan.

Salah satu daerah perbatasan yang juga menjadi prioritas pembangunan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Bappenas Andrinof Chaniago akan memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan di Kalimantan Barat.

"Prioritas untuk Kalimantan Barat jelas karena hampir separuh wilayah perbatasan kalimantan itu ada Di Kalimantan Barat. Yang kita prioritaskan di Kalimantan Barat adalah pembangunan daerah perbatasan," katanya usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa (14/4).

Tindakan yang diperlukan saat ini adalah menajamkan dan memperjelas rencana aksi kemudian melaksanakannya, ujarnya.

"Sejak awal sudah diidentifikasi tahap awal bahwa Kalimantan Barat daerah perbatasan perlu dapat perhatian," katanya.

Selain itu, prioritas lainnya untuk rencana pembangunan Kalimantan Barat adalah rencana kawasan industri dan pembangunan pelabuhan.

"Sekali lagi Kalimantan Barat ini potensinya luar biasa termasuk yang ada di tanahnya maupun karena lokasinya, sekarang bagaimana kita menyiapkan rencana bagus kalau kita gerakkan bersama-sama gubernur, kementerian, wali kota, bupati dan lainnya," ujarnya.

Pembangunan daerah perbatasan, lanjutnya, perlu didukung pembangunan dan perbaikan jalan serta pembangunan telekomunikasi untuk membuka isolasi daerah perbatasan.

"Semua tenaga dikerahkan, termasuk TNI juga dapat penugasan (membangun) 100 desa dan 17 kementerian lembaga," katanya.

Terkait pembangunan jalan paralel perbatasan mungkin lokasi-lokasi tertentu yang akan disasar seperti kecamatan, ujarnya.

"Pos perbatasan, pelabuhan darat juga masuk agenda prioritas," ujarnya.

Ia mengatakan akan dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait keberadaan pos-pos perbatasan sehingga dapat ditetapkan apakah lokasi yang ada akan tetap dipertahankan atau diganti ke tempat lain.

Terkait pemgembangan wilayah perbatasan, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengharapkan pemerintah pusat membantu untuk membangun jalan akses perbatasan.

"Saya mohon bantuan semoga masuk buku biru Bappenas, dari Tanjong Dato sampai Kalimantan Utara betul bisa digunakan dan dibangun jalan perbatasan," kata Cornelis saat Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pontianak.

Dalam Musrenbang itu, ia mengajak semua aparatur pemerintahan untuk menyusun rencana pembangunan daerah dengan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Kalimantan Barat.

Ia juga menyampaikan harapan bantuan pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan pelabuhan internasional.

"Mudah-mudahan bisa terwujud di Mempawah," ujarnya.

Ia juga berharap ada perbaikan pada jalan-jalan negara jangan sampai tidak terpelihara seperti jalan utama Pontianak, jalan Sosok, jalan Bengkayang dan jalan Sintang ke jalan Jasa.

Pangkalan militer di Paloh untuk menjaga Laut Cina Selatan untuk keamanan di wilayah itu perlu ditingkatkan, lanjutnya.

"Pangkalan militer yang betul-betul seperti Sandiago, Amerika lengkap, misalnya kita taruh di lahan 10 ribu hektare karena Laut Cina Selatan sangat strategis," tuturnya.

Di samping itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Barat Ahi mengatakan penyelenggaraan Musrenbang dimaksudkan untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Lebih lanjut ia mengatakan Musrenbang itu bertujuan antara lain untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan prioritas dengan sasaran pembangunan nasional.

"Kegiatan ini juga untuk mengklarifikasi usulan program kerja yang disampaikan dan mempertajam indikator dan target pembangunan provinsi," katanya.

Ketimpangan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan ketimpangan sosial perlu diatasi untuk memperkuat perekonomian bangsa.

"Kita harus memberikan perhatian intensif pada masalah ketimpangan wilayah, ketimpangan kelas sosial, sektor sehat, sektor kurang sehat, dan sektor bagus untuk penguatan ekonomi," ujarnya dalam Seminar dan Bedah Buku "Sound Macroeconomic Policies in Indonesia to Accelerate Growth and Financial Stability dalam rangka memperingati Dies Natalis Universitas Presiden ke-11 di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (16/4).

Upaya pengentasan ketimpangan ekonomi ini menjadi salah satu perhatian negara dalam hal membangun ekonomi negara yang kuat, ujarnya.

"Ekonomi kuat itu salah satu pilarnya adalah pondasi sosial," tuturnya.

Ia mengatakan jika ingin mencapai stabilitas perekonomian maka perlu mengupayakan penguatan pondasi sosial.

"Stabilitas dibentuk oleh pondasi sosial," katanya.

Menurutnya, ketimpangan yang disorot antara lain ketimpangan sosial antarwilayah dan antarsektor seperti antara sektor yang sehat dan tidak sehat untuk penguatan ekonomi bangsa.

Misalnya, sektor pertambangan itu menyerap tenaga kerja sedikit tapi dapat menyumbang pada penerimaan negara. Jika demikian, manfaat ke publik kurang sehingga perlu adanya upaya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja lebih besar.

Ia berharap setiap wilayah dan lapisan masyarakat dapat bersama-sama berkembang menuju arah yabg lebih baik dan sejahtera sehingga memperkuat perekonomian negara.

Bersinergi Dalam mewujudkan pembangunan nasional terutama pengembangan daerah perbatasan dibutuhkan sinergi antara pemerintahan pusat dan daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Ahi mengharapkan tercipta sinergi kuat dengan pemerintahan pusat dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

"Infrastruktur begitu berarti bagi kami, di samping memberikan kemudahan bagi daerah-daerah untuk berkembang juga sekaligus menjadi insentif bagi investor ketika ingin berinvestasi di Kalimantan Barat," katanya di Pontianak.

Salah satu hal yang mengganjal dari masuknya investasi sebenarnya adalah aksesibilitas. "Karena itu, dalam aspek infrastruktur ini, kami memang berkeinginan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat," tuturnya.

Ia mengatakan infrastruktur menjadi salah satu isu tematik yang strategis di Kalimantan sehingga perlu adanya pembangunan pada sektor infrastruktur.

Sinergi dalam sektor infrastruktur itu difokuskan untuk mengembangkan jalan paralel perbatasan dan tata ruang terkait pelepasan kawasan hutan milik pemerintah untuk mendukung pengembangan infrastruktur itu.

Terkait jalan paralel perbatasan, Ahi mengatakan, jalan tersebut akan menghubungkan akses daerah Temajuk di ujung Kabupaten Sambas hingga Kalimantan Utara.

"Nah, itu juga merupakan jalan trans Kalimantan poros utara," ujarnya.

Hanya saja, kata dia, pengerjaan pembangunan infrastruktur itu saat ini menghadapi masalah yang sangat krusial, yakni daerah kekurangan pembiayaan pembangunan.

Selain jalan perbatasan, sinergi dengan pemerintah pusat juga diperlukan dalam mengatasi masalah tata ruang untuk pembangunan infrastruktur.

Sehubungan dengan masalah tata ruang, dia mencontohkan program pembangunan salah satu ruas jalan dari Nangaera, Kabupaten Kapuas Hulu, yang akan mencapai Kalimantan Timur tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hal itu karena jalan yang akan dibangun melewati kawasan hutan lindung sehingga terhambat masalah perizinan yang belum terselesaikan.

"Dari Nangaera Kabupaten Kapuas Hulu menuju ke perbatasan Kalimantan Timur membutuhkan kurang lebih Rp140 miliar tidak bisa dikerjakan karena masih melewati kawasan hutan yang belum keluar izin prinsipnya," ujarnya.

Ia mengatakan, masalah kawasan hutan itu menjadi rumit karena terbentur pada perizinan. Di satu sisi ada kepentingan pembangunan dan di sisi lain kawasan hutan itu dilindungi sebagaimana ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kalau antara pemerintah dengan pemerintah ini kan memang rumit. Kok pemerintah punya pakai yang pemerintah. Jadi, itu masalah kawasan hutan ini bagi kita bahkan menjadi isu strategis," katanya.

Ia mengatakan, visi dan misi bupati dalam menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur juga terbentur dengan perizinan kawasan hutan.

"Ketika mereka (para bupati) visi-misinya untuk menyejahterakan masyarakat dengan strateginya membangun aksesibilitas ternyata melewati kawasan hutan juga, itu masa harus izin lagi. Itu menjadi permasalahan di samping jalan paralel perbatasan tadi memang kita menginginkan sesuai dengan tata ruang nasional," ujarnya.

Sinergi antarpemerintah daerah dan pusat juga diperlukan untuk mendorong pengembangan infrastruktur lima Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional.

PKSN yang dimaksud berada di lima wilayah berbeda yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, yakni PKSN di Aruk, Kabupaten Sambas, PKSN di Jago Babang Kabupaten Bengkayang, PKSN di Entikong, PKSN di daerah Jaksa Kabupaten Sintang serta Nangabado Kabupaten Kapuas Hulu.

Lima PKSN yang berada di ujung Kalimantan Barat yang langsung berbatasan dengan Malaysia juga memerlukan peningkatan kualitas jalan.

"Kita menginginkan jalan akses Perbatasan yang menghubungkan lima titik ini benar-benar bisa terbangun dan fungsional dengan baik," katanya.

Rekomendasi Delapan Agenda Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago merekomendasikan sebanyak delapan agenda pembangunan nasional Provinsi Kalimantan Barat salah satunya pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.

"Rekomendasi pertama adalah pemberdayaan usaha kecil, menengah dam koperasi khususnya dalam hal aksew permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna," katanya.

Ia mengatakan potensi sumber daya alam Kalimantan Barat harus diolah menjadi produk bernilai tambah oleh kelompok usaha kecil dan menengah.

Kekayaan alam Kalimantan Barat harus diolah dengan inovasi dan kreatifitas sehingga bahan mentah yang ada tidak hanya diekspor melainkan diproses menjadi produk bernilai tambah demi kesejahteraan masyarakat, ujarnya.

Ia juga merekomendasikan agenda lainnya, yakni pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi seperti pupuk, benih dan pestisida.

Hal itu juga termasuk jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi citra komoditas unggulan daerah.

"Ketiga, agenda peningkatan kemudahan perizinan usaha. Keempat, perbaikan kualitas jaringan jalan," ujarnya. Kemudian, agenda kelima adalah peningkatan kapasitas listrik wilayah. Agenda keenam adalah peningkatan akses pendidikan, khususnya untuk menengah umum dan kejuuan.

Agenda ketujuh yaitu peningkatan porsi belanja belanja modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diprioritaskan pada sektor inrastruktur yang menjadi kewenangan daerah.

Teakhir, agenda delapan adalah peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: