Bagikan KIS, Jokowi: Jangan Bilang Presiden 'Ngomong' Doang

Warta Ekonomi -

WE Online, Deli Serdang - Di tengah hujan gerimis, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada para pekerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) dan masyarakat sekitar wilayah Sei Karang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (18/4/2015) pukul 16.00 WIB.

Presiden Jokowi membagikan KIS secara simbolik kepada para pekerja PTPN III dan masyarakat setempat yang hadir. Selain itu, Presiden menyempatkan diri menyapa dan berdialog dengan buruh kebun, Presiden Jokowi menyerahkan 50 KIS untuk buruh penyadap karet di Sei Karang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Sebelum ini, kata Presiden Jokowi, banyak orang yang bertanya kepadanya mengenai kapan dibagikan KIS dan KIP itu. "Setiap ke kampung, ke desa, ke kampung nelayan, saya ditanya, bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, Pak mana Kartu Indonesia Pintar-nya? Mana? Dulu katanya waktu kampanye Kartu Indonesia Sehat, mana, Pak?," ungkapnya.

Dijelaskan oleh Presiden Jokowi, bahwa pertengahan Januari anggaran itu baru digedok. Anggarannya, APBN-nya baru digedok. Setelah itu, lanjut Presiden, butuh administrasi, butuh lelang dua bulan sampai tiga bulan sehingga baru sekarang ini baru bisa mulai dibagikan.

Menurut Jokowi, pemerintah akan membagikan 82 juta Kartu Indonesia Sehat, dan yang pertama di Sei Karang, Deli Serdang itu. Selain itu, pemerintah juga akan membagika 21 juta Kartu Indonesia Pintar untuk anak-anak.

"Jadi jangan ada yang ngomong, Presiden ngomong doang. Wong baru lelang, gimana kalau kita nanti lelang ya, kan? Nanti kasihan Pak Menteri, Bu Menteri, bisa terkena masalah. Tapi sekarang alhamdulilah sudah selesai semuanya Kartu Indonesia Pintar-nya, Kartu Indonesia Sehat-nya, tinggal mulai dibagi dibagi, dibagi," terang Jokowi.

Disampaikan Presiden, meski  akan dibagikan 82 juta KIS, dan 21 juta KIP, nanti pasti ada yang mengaku nggak dapat. Jika ini terjadi, Presiden Jokowi meminta agar yang tidak dapat segera mendaftar. Namun ia mengingatkan, ada aturannya siapa yang berhak dapat KIS dan KIP.

Ikut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani , Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri BUMN Rini S. Sumarno, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Direktur Utama PTPN III, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris.