Kemenhub Kaji Transportasi Lintas Darat ASEAN

WE Online, Jakarta - Kementerian Perhubungan tengah mengkaji transportasi jalan lintas darat negara ASEAN rute Indonesia-Malaysia-Laos untuk meningkatkan konektivitas transportasi publik di wilayah ASEAN, khususnya moda transportasi darat.

"Pasti kita akan mendukung itu, kita lihat nanti akan ada survei dan segala macam, karena transportasi lintas negara juga akan ada pembicaraan, kemarin baru keputusan politik," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Djoko menjelaskan akan disusun terlebih dahulu peraturan yang untuk menyeragamkan terkait aspek kendaraan dan lainnya dengan negara-negara ASEAN. Dia menjelaskan rute lintas negara ASEAN untuk moda transportasi darat sebetulnya sudah diterapkan dengan rute yang dilalui, yakni dari Pontianak-Serawak-Brunei Darussalam.

Serta, lanjut dia, terdapat empat bus yang beroperasi melalui rute tersebut, dua di antaranya adalah milik Perum Damri dan dua lainnya milik pihak swasta.

Djoko mengatakan pemerintah Indonesia gencar melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga perihal realisasi rute lintas negara ini. Bahkan, rencana itu dibicarakan dalam Forum ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) yang diselenggarakan di Surabaya, pada 22-23 April 2015.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenhub Santoso Edi Wibowo sebelumnya mengatakan, Kemenhub memang tengah mengkaji adanya transportasi darat dari Indonesia ke Malaysia hingga Laos. Menurut dia, kondisi wilayah Indonesia bagian barat yang masih terpisah dengan Malaysia karena adanya laut, bukanlah rintangan untuk mewujudkan rute lintas Indonesia-Malaysia-Laos dengan menggunakan sarana bus. "Untuk lewat laut sudah tidak ada masalah, nanti busnya kan bisa naik feri dulu menyeberang dari Batam," katanya.

Dia menjelaskan, sebenarnya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina sudah menandatangani nota kesepahaman terkait lintas batas negara Asean. Sementara itu, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja juga sudah memiliki kesepakatan mereka sendiri yang berbeda dengan kesepakatan yang dimiiki Indonesia.

Di sisi lain, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Multimoda Sugihardjo menyatakan, terdapat sejumlah kendala untuk merealisasikan rute lintas batas negara ini.

Ia mencontohkan, masalah yang selama ini masih belum ditemukan jalan keluarnya adalah uji kendaraan. Indonesia menginginkan agar pengujian dapat dilakukan di dalam negeri, tapi standar kelayakannya dapat diterima di seluruh anggota Asean.

"Jadi tidak perlu diuji berkali-kali. Begitu pula dengan posisi kemudi, yang sering menjadi persoalan adalah ada negara-negara yang posisi setir berada di kanan dan ada yang di kiri. Tidak semua bisa menerima itu," katanya. (Ant)