Pemerintah Diminta Beri Dukungan pada Bulog

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kalangan akademisi menilai pemerintah seharusnya memberikan dukungan yang lebih besar kepada Perum Bulog sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk menjaga stabitas harga beras di pasaran.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Profesor Mashuri di Jakarta, Jumat (24/4/2015), menyatakan saat ini Bulog menghadapi tantangan yang sangat besar yang membuat BUMN itu mau tidak mau harus berjuang ekstra keras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya dalam penyerapan gabah petani.

Menurut dia, sejumlah tantangan yang dihadapi Bulog dalam penyerapan gabah petani yakni karena penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang agak terlambat. "Jika saja HPP ditetapkan sejak awal, tentu Bulog bisa lebih cepat bergerak," katanya.

Kemudian, adanya isu bahwa tidak boleh impor, yang dinilai sangat merugikan Bulog dan berpotensi mengundang spekulan. Selain itu adanya usulan sebelum ini tentang penghapusan raskin.

"Semua kondisi tersebut sangat merugikan Bulog dan berimbas sampai sekarang," katanya.

Terkait dengan hal itu, Mashuri menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memberi dukungan yang lebih besar kepada Bulog, apalagi, di tengah masyarakat yang masih menghendaki kondisi harga beras stabil, bukan harga yang semata-mata ditentukan harga pasar.

Oleh karena itu, menurut dia, usulan Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa Bulog akan dibubarkan, sebagai hal yang tidak masuk akal. "Inginnya harga stabil, namun malah Bulog akan dibubarkan. Bagaimana mungkin. Kan Bulog yang memiliki peran dalam stabilisasi harga," kata Mashuri.

Sementara itu Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) mengapresiasi upaya Bulog untuk menyerap gabah dan beras di tengah harga pasar yang lebih tinggi dari HPP.

Ketua Perpadi Lampung, Medi Istianto, menyatakan dengan harga pasar saat ini yang jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Bulog tidak hanya melakukan upaya jemput bola namun juga banyak melakukan sosialisasi, di antaranya tentang Inpres Nomor 5 tahun 2015 sebagai langkah yang luar biasa dan membanggakan.

Menurut dia, langkah Bulog untuk mencapai target serapan padi dan gabah memang sangat berat, apalagi perbedaan harga tersebut membuat petani memilih menjual kepada pembeli di luar Bulog karena BUMN itu tidak bisa membeli dengan harga di atas HPP.

Di Lampung, banyak para spekulan yang membeli gabah dari petani dengan cara ijon. "Kami saja yang perusahaan penggilingan merasakan benturan dengan para pembeli ijon, apalagi Bulog. Tentu kendala yang mereka hadapi lebih besar. Tetapi di tengah kondisi seperti itulah, Bulog memperlihatkan upaya yang luar biasa. Sesulit apapun tantangan yang dihadapi, mereka terus berusaha memacu penyerapan," katanya.

Selain turun ke petani-petani, Bulog juga melakukan jemput bola hingga ke perusahaan penggilingan padi. Hal itu, tambahnya, menunjukkan Bulog tidak hanya bekerja sama dengan perusahaan besar, namun juga dengan penggilingan-penggilingan kecil yang memiliki peralatan dan modal terbatas.

Medi mengakui tidak semua beras bisa diserap Bulog, karena sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2015, salah satu syarat kualitas yang harus dipenuhi adalah kadar air 14 persen, sementara itu di tengah cuaca yang tidak menentu, dimana hujan sering turun, tak jarang beras yang dihasilkan justru memiliki kadar air 15-15,5 persen.

"Ini kendala buat penggilingan, karena Bulog tidak bisa menyerap beras dengan kadar air tinggi. Oleh karena itu kami berharap, ada bantuan peralatan oven untuk mempercepat proses pengeringan. Tidak usah terlalu besar, cukup yang berukuran 15-20 ton," kata Medi. (Ant)