Tax Amnesty Kompensasi Politik Jokowi bagi Konglomerat?

WE Online, Jakarta - Pengamat ekonomi politik Dradjad Wibowo khawatir penerapan tax amnesty merupakan bagian dari kompensasi politik dan nantinya hanya akan menguntungkan para konglomerat yang masuk dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Kendati dari sisi ekonomi, eks Wakil Ketua Umum PAN itu setuju penerapan tax amnesty karena dipercaya akan menggenjot penerimaan pajak nasional, tetapi dari sisi politik, dia curiga tax amnesty merupakan 'upah' politik dari pemerintah Jokowi kepada pengusaha yang dalam pilpres lalu mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Persoalan utama dengan tax amnesty adalah politiknya. Jika tidak di desain dan dikelola dengan benar, tax amnesty ini akan menguntungkan sekelompok konglomerat yang tergabung dalam Apindo baik itu perusahaan maupun individunya. Dalam pilpres kemarin, mereka jelas mendukung Jokowi-JK," ujar Drajad kepada Warta Ekonomi, Minggu, (26/4/2015).

Tidak hanya itu, Drajad mengaku mempunyai data terkait siapa saja pengusaha yang mendukung Jokowi dalam pilpres kemarin. Untuk itu, dia menyarankan agar tidak menimbulkan sak wasangka adanya kompensasi politik dibalik penerapan tax amnesty, dia menyarankan agar jika nantinya kebijakan itu diterapkan maka pengelolaannya harus transparan dan sesuai dengan tujuan awalnya yakni unntuk menggenjot penerimaan pajak, tidak hanya dijadikan ajang kompensasi politik.

"Tax amnesty ini bisa menimbulkan sangkaan sebagai imbalan terhadap dukungan mereka (pengusaha). Perlu dicatat, sebagai mantan pimpinan parpol saya tentu punya info siapa mendukung siapa, bahkan hingga menyumbang berapa. Jadi tax amnesty ini harus didisain dan dikelola dengan benar supaya tidak menjadi ajang bayar utang kampanye kepada konglomerat," paparnya.